Jokowi Perintahkan Menterinya Setop Bicara Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Penundaan Pemilu
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan para menterinya untuk fokus bekerja. Mereka diminta untuk setop membicarakan urusan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.
"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat. Fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," kata Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu, 6 April.
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Enggak," tegasnya.
Dia mengingatkan para menterinya harus memiliki sikap sensitif atau sense of crisis terhadap kesulitan yang dialami masyarakat saat ini. Menurut Jokowi, lebih penting para menterinya menjelaskan kepada masyarakat terkait situasi global yang sedang sulit.
"Sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi," ujar Jokowi.
Diberitakan sebelumnya, isu penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden ini pernah disampaikan oleh sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan pernah menyatakan ada 110 juta warga media sosial ingin Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ditunda.
Baca juga:
- Harga Pertamax Naik, Jokowi: Sudah Kita Tahan Tapi Tidak Memungkinkan
- Jokowi 'Sentil' Menterinya yang Diam saat Pertamax dan Minyak Goreng Naik: Diceritain Dong ke Rakyat
- Mantan Jubir Jokowi: Dua Periode Harga Mat!
- Sebut Amandemen UUD 1945 Bukan Hal Tabu Seperti Kitab Suci, Pimpinan MPR: Mendagri Lupa NKRI juga Tak Boleh Diamandemen
Tak hanya Luhut, perpanjangan masa jabatan presiden disuarakan para petinggi partai politik. Rata-rata alasan elite partai setuju Pemilu 2024 ditunda berdasarkan aspirasi publik.
Mereka yang setuju pemilu ditunda yaitu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto serta Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan. Ketiganya berasal dari partai pendukung pemerintahan Presiden Jokowi.