JAKARTA - Koordinator BEM SI Kaharuddin, merespons politikus PDIP Adian Napitupulu yang mempertanyakan para mahasiswa mendemo Presiden Joko Widodo terkait penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, bukan menteri yang menggaungkan wacana tersebut.
Kaharuddin menjelaskan, Jokowi punya tanggung jawab untuk mengatur para menterinya termasuk berbicara soal penundaan pemilu. Semestinya, Jokowi bersikap tegas kepada para menterinya yang masih saja menggulirkan wacana tersebut.
"Presiden sebagai kepala negara tertinggi yang bertanggung jawab harus tegas kepada pembantunya. Kan kalau menteri penanggung jawab teratasnya kan presiden," ujar Kaharuddin di Jakarta, Minggu, 10 April.
Kahar justru mengkritik Adian lantaran seolah tidak mewakili aspirasi rakyat. Padahal, kata dia, Adian sendiri merupakan seorang anggota DPR RI.
"Saat ini ketika anggota dewan mengkritik gerakan mahasiswa, hari ini mahasiswa akan mengkritik anggota dewan. Bagaimana aspirasi yang diambil adalah aspirasi partai bukan aspirasi rakyat seperti itu," kata Kahar.
BACA JUGA:
Sebelumnya, Sekjen Persatuan Nasional Aktivis (PENA) 98 Adian Napitupulu menyarankan, mahasiswa tidak mendemo Presiden Jokowi terkait wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Dia pun meminta mahasiswa mendemo menteri dan sejumlah Ketua Umum partai yang mengusung wacana tersebut.
"Yang bicara perpanjangan masa jabatan presiden bukanlah Jokowi, tapi ada tiga menteri. Lalu kenapa yang didemo Jokowi, bukan para menteri itu?" kata Adian Napitupulu dalam keterangannya, Jumat, 8 April.
Anggota DPR dari PDIP itu mengaku bingung dengan kondisi politik saat ini. Sebab seharusnya, tiga menteri yang melontarkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden lah yang harusnya didemo bukan Jokowi.
