Pemerintah Anggarkan Rp23 Triliun untuk Bangun 200.000 Rumah Subsidi FLPP Tahun Ini

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) disebutkan telah menyediakan anggaran sebesar Rp23 triliun pada tahun ini guna membangun 200.000 unit hunian dengan skema subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban mengatakan sejak periode 2010 sampai dengan 2021, Kementerian Keuangan telah menyalurkan pembiayaan untuk mendukung kredit pemilikan rumah (KPR) FLPP sebesar Rp75,17 triliun atau sebanyak 943.000 unit rumah.

“Capaian tersebut tidak lepas dari peran serta semua pihak dalam membantu menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis, 30 Maret.

Menurut Rionald, kontribusi yang diberikan oleh oleh Bank Pembangunan Daerah (PBD) diseluruh wilayah di Indonesia memperluas kesempatan untuk memiliki hunian yang layak. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, perbankan, dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebagai special vehicle Kemenkeu perlu diperkuat.

“Peran SMF sebagai fiscal tools pemerintah dalam program tersebut sedianya dapat menjadi gayung bersambut bagi BPD yang dapat berpartisipasi lebih aktif dalam menyalurkan KPR di daerahnya masing-masing, sehingga dapat meminimalisir kebutuhan rumah di Indonesia,” tuturnya.

Sebagai informasi, saat ini penyediaan perumahan dihadapkan pada tantangan yang besar untuk menyelesaikan 12,7 juta backlog (kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan). Angka ini terus bertambah sebesar 680.000 rumah setiap tahunnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo menyatakan bahwa kerja sama yang dibangun bersama seluruh stakeholder merupakan mewujudkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil.

“Kami berharap hal ini dapat memberikan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat untuk dapat meningkatkan taraf hidup dan perekonomiannya khususnya dalam kondisi sekarang ini di mana pandemi masih bergulir,” katanya.