Bagikan:

JAKARTA - Badan Pengelola Tabungan Rakyat (BP Tapera) menargetkan alokasi pembiayaan rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dapat mencapai 220.000 unit pada 2025 mendatang.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan, total nilai alokasi 220.000 unit kuota FLPP tahun anggaran (TA) 2025 itu mencapai Rp18,77 triliun yang bersumber dari APBN.

"Nantinya, alokasi ini akan digunakan untuk penyaluran FLPP kepada 220.000 unit rumah dan diharapkan memberi kontribusi sebesar 2,8 persen terhadap backlog kepemilikan rumah MBR," kata Heru dalam keterangan tertulisnya, dikutip Jumat, 6 September.

Sementara itu, mengacu pada Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, pemerintah telah merancang sejumlah program dan kebijakan perumahan untuk menekan angka backlog yang saat ini dilaporkan mencapai 9,9 juta keluarga.

Rinciannya, mulai dari penetapan skema tiering suku bunga atau marjin KPR FLPP dan pembatasan waktu masa subsidi, skema FLPP dana abadi, pembentukan dana perumahan yang dikelola secara investasi dan meningkatkan pembiayaan perumahan yang berasal dari non-APBN atau blended financing.

Apabila berjalan lancar, program-program tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya ungkit fiskal pemerintah dan mengaktifkan sumber-sumber dana lainnya di luar APBN.

Guna mendukung hal tersebut, Heru bilang, bahwa saat ini pihaknya tengah menggodok skema dan regulasi mengenai implementasi sejumlah pembiayaan kreatif.

"Jadi, ke depan tidak hanya sekadar mengelola tabungan perumahan saja tetapi juga pembiayaan perumahan kreatif lainnya," ucapnya.

Adapun hingga Agustus 2024, BP Tapera mencatat telah menyalurkan sebanyak 119.100 unit rumah bagi MBR senilai Rp14,69 triliun.

Guyuran pembiayaan itu terdiri dari penyaluran FLPP sebanyak 115.065 unit rumah senilai Rp14,02 triliun dan pembiayaan Tapera sebanyak 4.035 unit rumah senilai Rp671,45 miliar.

Diketahui, penyebaran FLPP tersebut tersebar di 33 provinsi yang meliputi 387 kabupaten/kota terdiri dari 9.830 perumahan.