Sebut Isu Reshuffle Biasa Muncul Jelang Rabu Pon, Stafsus Mensesneg: Kita Berada di Jalan yang Tepat
JAKARTA - Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini mengatakan isu perombakan atau reshuffle kabinet biasa terjadi menjelang Rabu Pon. Tapi, dia mengatakan para menteri sudah melangkah di jalur yang tepat sehingga reshuffle belum akan dilaksanakan.
Ada pun Rabu Pon jatuh pada besok hari, 23 Maret. Pada hari tanggalan Jawa tersebut, Presiden Jokowi kerap mengumumkan keputusan besar.
"Soal bongkar pasang kabinet ini, kalau gosip politik selalu ada jelang Rabu Pon. Memang begitu kan imannya orang-orang politik, jadi ya sudah biasalah," kata Faldo dalam keterangan tertulisnya kepada VOI, Selasa, 22 Maret.
Namun, Faldo memastikan tim yang bekerja saat ini telah menghasilkan kepuasan publik yang besar. Sehingga, semangat tersebut harus dijaga karena pekerjaan ke depan akan semakin banyak.
"Kami kira itu tujuan kita sekarang. Kita berada di jalan yang tepat," tegasnya.
Faldo juga menyebut reshuffle belum diperlukan saat ini mengingat tim saat ini sudah memiliki berbagai kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan bangsa. Sehingga, yang terpenting kini, justru menjaga tim yang berkualitas dan solid.
"Kita sudah punya semua maka kita tunggu tantangan baru apa yang dinilai penting bagi Presiden Jokowi untuk direspons. Jadi jangan terus imajinasikan bagi-bagi kue politik seperti yang biasa diyakini pemain politik," ungkapnya.
Baca juga:
Sementara itu, sumber VOI di pemerintahan juga turut menyebut hal serupa dengan Faldo terkait kabar reshuffle di Kabinet Indonesia Maju. Dia membantah Jokowi akan melakukan reshuffle meski besok Rabu Pon.
"Tidak ada (reshuffle, red)," tegas sumber tersebut.
Diketahui, kabar reshuffle kabinet yang bakal digelar Rabu Pon, 23 Maret, sempat disebut Ketua DPP PPP Achmad Baidowi. Meski begitu, dia menyebut hal itu merupakan hak prerogatif presiden.
Jokowi, kata pria yang akrab disapa Awiek itu, punya tolok ukur tersendiri kapan harus melakukan reshuffle.
"Dengar sayup-sayup sih, tapi pastinya belum tahu karena itu merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi," kata Awiek kepada wartawan, Selasa, 8 Maret.