Disterilisasi Tanpa Persetujuan pada Usia 14 Tahun, Pria Ini Dapat Ganti Rugi Rp1,8 Miliar

JAKARTA - Pengadilan Jepang memerintahkan pemerintah pusat pada Hari Jumat pekan lalu untuk untuk memberikan kompensasi kepada seorang pria, atas sterilisasi paksanya di bawah undang-undang perlindungan egenetika yang sekarang sudah tidak berlaku, keputusan kedua di antara tuntutan serupa yang diajukan secara nasional, yang berpotensi mempengaruhi hasil kasus di masa depan.

Membatalkan keputusan pengadilan yang lebih rendah, Pengadilan Tinggi Tokyo menemukan undang-undang tahun 1948 inkonstitusional dan memberikan ganti rugi sebesar 15 juta yen atau sekitar Rp1.832.284.756, kepada penggugat berusia 78 tahun, yang menggunakan nama samaran Saburo Kita. Sedianya, penduduk Tokyo itu menuntut 30 juta yen.

Kita telah disterilisasi tanpa persetujuan pada tahun 1957 ketika dia berusia sekitar 14 tahun, ditempatkan di fasilitas kesejahteraan anak karena dugaan kenakalan di Prefektur Miyagi di timur laut. Dia menggugat pemerintah pada Mei 2018 di Pengadilan Distrik Tokyo.

"Itu adalah jalan yang panjang. Saya merasa seperti bermimpi mendapatkan putusan ini dan penuh emosi," kata Kita pada konferensi pers setelah putusan pengadilan tinggi, melansir Kyodo News 11 Maret.

Sementara itu, Hakim Ketua Yutaka Hirata membuat komentar setelah putusan, yang jarang dilakukan hakim, dengan mengatakan, "Saya ingin penggugat hidup bahagia setelah ini. Tentu saja, ini adalah tanggung jawab pemerintah, serta semua orang di masyarakat, untuk menciptakan masyarakat di mana diskriminasi tidak ada."

Mulai tahun 2018, gugatan serupa telah diajukan ke sembilan pengadilan di seluruh Jepang, tetapi sampai sekarang, hanya Pengadilan Tinggi Osaka yang memerintahkan kompensasi negara pada Bulan Februari.

Beberapa pengadilan Jepang sebelumnya telah menggarisbawahi inkonstitusionalitas hukum, tetapi menolak klaim ganti rugi karena undang-undang pembatasan telah berakhir 20 tahun setelah operasi paksa.

Dalam kasus Kita, Pengadilan Distrik Tokyo mengakui pada Juni 2020, bahwa operasi paksa melanggar kebebasannya untuk memilih apakah akan memiliki anak yang dijamin berdasarkan Pasal 13 Konstitusi Jepang. Tapi, itu menolak klaim ganti rugi, dengan mengatakan undang-undang pembatasan telah kedaluwarsa.

Bulan lalu, Pengadilan Tinggi Osaka menjadi yang pertama memberikan ganti rugi atas sterilisasi paksa, dengan mengatakan undang-undang pembatasan tidak boleh diterapkan karena "sangat bertentangan dengan keadilan dan keadilan."

Ketika itu, pihak pengadilan memerintahkan kepada negara bagian untuk membayar total 27,5 juta yen atau sekitar Rp3.359.188.720 kepada tiga penggugat.

Pengacara yang mewakili penggugat di Pengadilan Tinggi Osaka, merilis pernyataan yang menggambarkan Pengadilan Tinggi Tokyo memenuhi tanggung jawabnya, dan juga mendesak pemerintah untuk tidak mengajukan banding ke Mahkamah Agung, seperti yang terjadi setelah mereka menang di Pengadilan Tinggi Osaka.

Terpisah, Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno mengatakan pada Hari Jumat, pemerintah akan mempertimbangkan apakah bakal mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tinggi Tokyo, setelah memeriksanya dengan kementerian terkait.

"Untuk para korban yang sebagian besar hidup mereka dicuri, penebusan terakhir yang bisa dilakukan pemerintah adalah tidak mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tinggi Tokyo," sebut mereka.

Untuk diketahui, antara tahun 1948 dan 1996, undang-undang perlindungan eugenika mengizinkan sterilisasi orang-orang dengan disabilitas intelektual, penyakit mental, atau gangguan keturunan.

Sekitar 25.000 orang disterilkan, termasuk 16.500 orang yang dioperasi tanpa persetujuan mereka, menurut data pemerintah.

Pengadilan Osaka juga menuduh anggota parlemen sejak saat itu 'lalai', karena memberlakukan undang-undang tersebut meskipun jelas tidak manusiawi dan diskriminatif.

Undang-undang diberlakukan pada 2019 untuk membayar 3,2 juta yen sebagai kompensasi negara kepada setiap orang yang menjalani sterilisasi paksa.

Sementara, hingga akhir Februari, pemerintah telah mengesahkan pembayaran sekaligus kepada 974 orang, menurut kementerian kesejahteraan.

Undang-undang itu akhirnya dibatalkan pada tahun 1996, setelah seorang wanita Jepang yang cacat menyerukan penghapusannya di Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan yang dikoordinasikan oleh PBB dua tahun sebelumnya.