Setelah Bicara Big Data Tunda Pemilu 2024 Punya Luhut, Rocky Gerung Ungkap Agenda Istana, Simak!
JAKARTA - Pengamat politik Rocky Gerung menilai Istana sedang menjalankan agenda agar masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertambah satu periode.
Penilaian itu disampaikan Rocky setelah mengomentari klaim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan terkait big data.
Luhut mengklaim ada big data berisi 110 juta warga media sosial satu suara setuju kekuasaan Presiden Jokowi diperpanjang.
"Tapi saya membaca sejak awal, Istana ini punya satu proyek yang engga boleh digagalkan, yaitu memperpanjang jabatan presiden, entah itu menunda pemilu, pun mengusulkan tiga periode, itu yang masih berlangsung sekarang," ujarnya, dikutip VOI dari akun YouTube Rocky Gerung Official, Rabu 16 Maret.
Upaya yang dilakukan untuk memuluskan agenda itu salah satunya merangkul para elite politik. Mereka akan membicarakan bangkitnya sektor perekonomian setelah dihantam pandemi COVID-19 di tangan Presiden Jokowi. Selanjutnya, kata Rocky, munculah big data.
"Latar belakangnya adalah upaya untuk membujuk tokoh-tokoh politik, supaya percaya bahwa kepemimpinan Presiden Jokowi akan membuat Indonesia makin makmur, karena itu disogoklah big data segala macam," tutur Rocky.
Sebelumnya, Luhut mengaku mempunyai big data berisi 110 juta warga media sosial Twitter ingin Pemilu 2024 ditunda. Dia menjelaskan, big data itu mengisyaratkan keinginan rakyat tidak ingin perpecahan terjadi seperti munculnya "cebong" atau "kampret" dalam Pemilu 2019.
Baca juga:
- Publik Tagih Sumber Data, Luhut Ogah Transparan, Rocky Gerung: Setengah Penduduk Indonesia Ingin Pemilu Ditunda? Absurd!
- Pakar: Wacana Jokowi Tiga Periode Dijalankan Ketua Umum Partai yang Elektabilitasnya Masih Nol Koma
- Pak Luhut, Banyak yang Minta Beberkan Big Data Tunda Pemilu 2024, PDIP: Sumbernya Big Data atau Big Mouth?
- Said Didu Sentil Luhut Soal Klaim Big Data Tunda Pemilu 2024: Halusinasi Tingkat Dewa, Tipu-Tipu Publik
Lebih lanjut, Luhut bilang ongkos pemilu sangat mahal yaitu Rp 110 triliun. Dalam situasi seperti sekarang ini, kata Luhut, big data itu juga berisi masyarakat tidak setuju anggaran pemilu dihabiskan saat perekonomian sedang bangkit akibat dihantam pandemi.
"Sekarang lagi gini-gini, katanya, kita coba tangkap dari publik [dari big data], itu bilang kita mau habisin Rp 100 triliun lebih untuk milih [pemilu], ini keadaan begini, ngapain sih, ya untuk pemilihan presiden dan pilkada, kan serentak," ujar Luhut, dikutip dari kanal YouTube Deddy Corbuzier.