Ikut Soroti Kabar SoftBank dan Rusia 'Pamit' dari IKN, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera: Semoga Tak Jadi Snowball Effect
JAKARTA - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera turut merespons hengkangnya SoftBank dari proyek ibu kota baru. Menurutnya, hal ini menjadi pertanda bahwa tidak mudah menarik investor ke Indonesia khususnya untuk menginvestasikan uangnya di proyek IKN Nusantara.
"Ini jadi tanda bahwa tidak mudah mencari investor yang tertarik dengan IKN. Investor selalu mencari cuan dari proyek apapun," ujar Mardani kepada VOI, Minggu, 13 Maret.
Anggota Komisi II DPR itu berharap langkah SoftBank yang menarik diri dari proyek IKN tidak diikuti calon investor lain.
"Semoga tidak jadi snowballing effect. Karena harapan kita dana APBN bisa dijaga dengan seksama," tegas Mardani.
Sebelumnya, Ketua Tim Komunikasi Ibu Kota Negara (IKN), Sidik Pramono, menanggapi hengkangnya SoftBank dari proyek ibu kota baru. Sidik mengatakan pemerintah tetap akan mengandalkan pendanaan mega-proyek ibu kota di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, itu dari berbagai sumber.
“Pada prinsipnya, pembiayaan pembangunan IKN bisa berasal dari APBN dan sumber-sumber pendanaan lain yang sah menurut ketentuan perundang-undangan,” ujar Sidik saat dihubungi pada Sabtu, 12 Maret 2022.
Baca juga:
SoftBank mengkonfirmasi bahwa perusahaan tidak akan berinvestasi di proyek IKN. Keputusan itu disampaikan pada Jumat, 11 Maret 2022.
Sidik berujar komitmen pihak investor atau pihak di luar pemerintah perihal pembiayaan IKN memang masih dalam tahap awal. “Dalam realisasinya nanti, tentu semuanya akan dibicarakan lebih detail bersama pemerintah,” kata Sidik.
Pada Januari 2020 lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mengklaim SoftBank berminat menyuntik dana segar untuk pembangunan IKN mencapai 100 miliar dolar AS. Menurut Luhut kala itu, nilai investasi yang ditawarkan Jepang terlalu besar.
Padahal, pemerintah menilai investasi 25 miliar dolar AS sudah cukup lantaran rancangan pemindahan ibu kota telah berjalan. Berawal dari minat investasi tersebut, Indonesia akhirnya menunjuk Masayoshi Son sebagai Ketua Dewan Pengarah IKN bersama Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed Al Nahyan atau MBZ.