Buat Elite Politik yang Mau Pemilu Ditunda, Sekjen PDIP Ingatkan Lagi Ucapan Jokowi Soal Tampar Muka
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai ada sejumlah pihak yang tidak tak memahami keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal ini disampaikan Hasto menanggapi polemik penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hasto bahkan mengingatkan Presiden Jokowi sempat menyebut siapa pun pengusul penambahan masa jabatan presiden sebagai sosok yang mau menampar wajahnya dan mencari muka.
"Polemik ini tidak perlu diperpanjang lagi. Di sekitar presiden pun kita melihat (ada yang, red) tidak memahami kehendak presiden," kata Hasto di acara rilis survei LSI terkait rencana penambahan masa jabatan yang ditayangkan secara daring, Kamis, 3 Maret.
"Karena Presiden pernah menyatakan sebagai pemimpin negara kalau ada yang mengusulkan perpanjangan, mengusulkan jabatan tiga periode itu ingin menampar muka saya, ingin cari muka ke saya, itu justru menjerumuskan saya. Itu kan kata presiden," imbuhnya.
Berpegang pada pernyataan itu, Hasto mengatakan, partainya menegaskan tidak mendukung penundaan pemilu. "PDI Perjuangan akan terus kokoh karena memang tidak ada ruang bagi penundaan pemilu dari alasan ekonomi, alasan IKN (Ibu Kota Negara Nusantara), dari alasan yang berkaitan dengan persoalan pandemi," tegasnya.
PDIP juga meyakini keberhasilan pemerintah bukan hanya ditentukan karena orang perorang saja tapi juga keberlanjutan yang sesuai dengan aturan.
Sehingga, daripada meributkan penudaan pemilu, ada hal yang sebenarnya lebih perlu dibahas termasuk memproyeksi bagaimana jalannya pemerintahan ke depan termasuk membuat panduan.
"Seharusnya kalau kita melihat tentang pentingnya aspek keberlangsungan pemerintah dalam menjalankan seluruh harapan dari rakyat itu yang kita tinjau itu adalah misalnya tentang garis-garis besar haluan negara," ujarnya.
"Tentang haluan negara bagaimana proyeksi Indonesia tahun 2045 sehingga ini akan jadi gap line bagi pemerintahan yang akan datang. Sehingga negara tidak digerakkan oleh ambisi orang per orang tetapi oleh suatu haluan yang menyerap betul apa itu kehendak rakyat," imbuh Hasto.
Baca juga:
Diberitakan sebelumnya, Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis survei terkait sikap publik terhadap penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan masa jabatan presiden.
Hasilnya, mayoritas responden menyatakan penolakan terhadap perpanjangan masa jabatan presiden dengan alasan karena ada pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan.
"Secara keseluruhan 70,7 persen menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Di kalangan yang tahu isu ini, penolakan lebih tinggi lagi yaitu 74 persen," kata Djayadi saat merilis hasil survei secara daring yang ditayangkan di YouTube LSI, Kamis, 3 Maret.
"Sementara di kalangan yang tidak tahu isu ini, penolakannya memang lebih rendah tapi tetap mayoritas yaitu 67,5 persen," imbuhnya.
Ada pun survei ini digelar menggunakan metode simple random sampling dengan 1.197 responden. Pengambilan sampel dilakukan pada 25 Februari hingga 1 Maret. Sementara margin error 2,89 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.