Sebut Data Luhut Berkebalikan dengan Survei, SMRC: Faktanya Pemilih Parpol Tidak Ingin Pemilu Ditunda

JAKARTA - Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, mempertanyakan data yang didapat oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terkait aspirasi masyarakat yang ingin Pemilu 2024 ditunda.

Pasalnya, menurut Saiful, hampir semua pemilih partai menolak penundaan pemilu. Pun dengan gagasan perpanjangan masa jabatan presiden.

“Saya tidak tahu Pak Luhut dapat informasi dari mana. Data dari survei nasional tidak demikian,” ujar Saiful dalam keterangannya, Kamis, 24 Maret. 

Namun, lanjut Saiful, para elite dan politis kerap membuat klaim berkebalikan. Di mana disebut bahwa masyarakat ingin pemilu ditunda dan Jokowi tetap menjadi presiden. 

Saiful mengakui, memang asumsi para pemilih Jokowi yang menyatakan presiden berkinerja baik dan menginginkan kembali menjabat adalah logis. Tapi, survei menunjukkan fakta yang bertentangan.

Survei Indikator Politik Indonesia pada Desember 2021 menunjukkan, 53 persen pemilih Jokowi dan Ma'ruf Amin tidak menginginkan Pemilu ditunda ke 2027. Hanya ada 33,2 persen pemilih Jokowi yang setuju.

"Sementara yang memilih Prabowo, 85 persen tidak menginginkan pemilu ditunda," kata Saiful.

Sedangkan pemilih PDIP yang menginginkan tetap dua periode untuk jabatan presiden sebanyak 82 persen, pemilih Golkar 89 persen, Gerindra 79 persen, Nasdem 95 persen, PKB 92 persen, Demokrat 83 persen, PKS 82 persen, PAN 92 persen, dan PPP 92 persen.

Data ini, terang Saiful, menunjukkan rata-rata di atas 80 persen pemilih partai yang menginginkan agar jabatan presiden tetap 2 periode. Sementara yang menginginkan perubahan periodisasi presiden, jika digabung hanya sekitar 13 persen.

"Soal aspirasi memundurkan pemilu ke 2027, pemilih PDIP yang menolak sebanyak 79 persen, NasDem 92 persen, Demokrat 87 persen, PKS 85 persen, PKB 83 persen, PAN 100 persen, Golkar 84 persen, Gerindra 82 persen, dan PPP 95 persen," paparnya. 

Menurut Saiful, data-data tersebut menunjukkan bahwa elite politik yang bicara penundaan pemilu tidak memiliki dasar. Jadi, kata dia, tidak ada dasar empiris untuk mengklaim bahwa pemilih Demokrat, Gerindra, dan partai lain menginginkan pemilu ditunda.

"Umumnya tidak ingin aturan-aturan terkait pemilu dan masa jabatan presiden tidak ingin diubah,” lanjutnya.

Saiful mengingatkan, bicara tidak atas dasar fakta adalah sesuatu yang memprihatinkan. Sementara opini mengenai Pemilih PKB sendiri 92 persen tidak ingin Pemilu 2024 ditunda.

“Nah, Cak Imin mewakili siapa ketika dia mengatakan rakyat menginginkan pemilu ditunda?” kata Saiful.