Wakil Ketua DPD Tegaskan Tujuan kunker untuk Kerja, Bukan Seremonial
JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Mahyudin menegaskan tujuan kunjungan kerja (kunker) lembaga tinggi negara tersebut tidak bertujuan untuk mengutamakan seremonial, melainkan melakukan inventarisasi terhadap permasalahan serta sebagai sarana memperjuangkan kepentingan daerah.
"Saya berharap kebiasaan tersebut (seremonial) dihilangkan, sebab tujuan berkunjung ke daerah adalah menginventarisasi perencanaan, apa yang akan dikerjakan daerah juga hambatan, sejalan dengan tugas fungsi kami DPD RI," kata Mahyudin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa 15 Februari.
Dia mengatakan jika seorang pemimpin mampu dan mau untuk memosisikan dirinya sebagai pelayan bagi orang yang dipimpinnya, maka ia akan selalu dirindukan oleh orang-orang di sekitarnya.
Baca juga:
- VIDEO: Dirut Krakatau Steel yang Diusir DPR, Silmy Karim Ternyata Pemain Sepak Bola
- Krakatau Steel Jangan Jadi Kambing Hitam Persoalan Impor Baja, Hipmi: DPR Perlu RDP Ulang dan Undang Pelaku dan Pihak Lainnya
- Heboh Dirut Krakatau Steel Silmy Karim Disebut Maling Teriak Maling hingga Diusir dari Rapat DPR
Pemimpin seperti itu akan mudah dipercaya oleh masyarakat, tambahnya. Pemimpin model tersebut juga akan mampu menghadirkan keharmonisan dalam hidup bernegara.
Mahyudin menjelaskan model kepemimpinan yang minta dilayani sudah tidak relevan dilakukan saat ini. Untuk itulah senator asal Kalimantan Timur itu meminta seluruh pejabat yang melakukan kunjungan lebih mengutamakan inventarisasi berbagai permasalahan daerah, dan bukan mengutamakan seremonial.
Dia juga menceritakan setiap kunjungannya ke daerah, dia selalu meminta diberikan data terkait kendala pembangunan daerah, sehingga bisa dijadikan sarana untuk memperjuangkan kepentingan daerah.
"Saya, ke daerah bersama rekan-rekan anggota DPD RI untuk kerja, kerap meminta diberikan data-data apa yang akan dikerjakan, apa kendala yang dialami sehingga program kerja daerah bisa dapat diperjuangkan. Ini kesempatan kami untuk menginventarisir permasalahan, tantangan dan hambatan yang ada di setiap provinsi agar bisa maju dengan cepat," ujarnya.