Rencana Pemerintah Salurkan Subsidi Pertalite Terkendala Masalah Data
JAKARTA - Pemeritah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) bersama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian ESDM beserta Kementerian BUMN tengah menggodok skema penyaluran kompensasi BBM Pertalite kepada masyarakat.
Sebelumnya, Komisaris Utama PT Pertamina menyaarankan untuk memberikan subsidi Pertalite langsung kepada penerima manfaat agar dapat menekan penggunaan BBM jenis Premium.
Menanggapi hal ini, Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan mengungkapkan, skema subsidi Pertalite belum bisa digunakan ke skema orang atau penerima manfaat karena keterbatasan data yang dimiliki oleh pemerintah.
"Salah satu kendala yang dihadapi adalah masalah data. Saat ini data orang yang membutuhkan subsidi masih belum firm," ujar Mamit kepada VOI, Kamis, 3 Februari.
Ia menuturkan, data yang berada di Kemensos berbeda dengan data milik lembaga lainnya seperti Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan data milik Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga Pertamina dan pemerintah akan mengalami kesulitan dalam menyalurkan subsidi kepada masyarakat.
"Sama seperti halnya skema subsidi tertutup LPG 3kg yang belum bisa dilakukan. Jadi saya kira lebih baik seperti saat ini saja dan harus segera direalisasikan jika tidak ingin Pertamina mengalami kerugian yang cukup signifikan," imbaunya.
Baca juga:
Hal ini tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya diungkapkan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rida Mulyana yang juga mengeluhkan ketiadaan data dari Kemensos sehingga pihaknya belum bisa menyalurka subsidi listrik sesuai sasaran penerima.
Dia mengatakan, pihaknya sudah meminta data ke Kemensos sebanyak dua kali. Namun, pihaknya belum mendapat data terbaru dan masih memegang data per Oktober 2020.