Pemerintah Akan Naikkan Harga Pertalite dan Gas Elpiji 3 Kilogram, Pengamat Tidak Sepakat: Biarkan Rakyat Napas Dulu

JAKARTA - Pemerintah melalui Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan beberapa waktu lalu memberikan sinyal mengenai rencana untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti Pertalite hingga gas LPG 3 kilogram setelah menaikkan harga Pertamax seiring dengan naiknya harga minyak dunia.

Menanggapi hal ini, Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan mengungkapkan dirinya tidak sepakat dengan rencana pemerintah untuk menaikkan kembali harga BBM dalam waktu dekat karena dinilai memberatkan masyarakat.

"Saya tidak sepakat dengan rencana ini. Biarkan masyarakat bernapas dahulu untuk meningkatkan perekonomian mereka sampai masyarakat siap untuk menerima kenaikan barang subsidi," ujar Mamit kepada VOI, dikutip Rabu 6 April.

Lebih jauh Mamit menjelaskan, masyarakat baru saja mengalami kenaikan harga beberapa komoditas barang sehingga akan menambah beban masyarakat.

Ia mengakui, memang kenaikan harga minyak dunia dan CP Aramco ini menambah beban bagi subsidi negara baik itu subsidi listrik, LPG maupun beban kompensasi BBM.

"Pemerintah bisa mengalokasikan windfall yang didapatkan dari kenaikan harga komoditas untuk menambal beban subsidi," imbuhnya.

Ke depan, lanjutnya, salah satu upaya agar subsidi LPG dan pertalite tidak jebol adalah dengan melakukan subsidi tertutup dan tidak lagi menyalurkan subsidi kepada barang tapi kepada orang yang membutuhkan.

"Data saya kira bisa diperbaiki dan saat ini data yang paling baik adalah data milik PLN untuk subsidi listrik 450 VA dan 900 VA. PLN mempunyai infrastruktur sampai ke bawah dalam melakukan pengawasan subsidi listrik ini," kata dia.

Selain itu, lanjut Mamit, ia mengimbau kerjasama lintas kementerian dan lembaga terutama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Korlantas Polri dalam mendata kendaraan yang layak menggunakan bbm subsidi.