Pemerintah Perlu Terapkan Subsidi BBM Tertutup, Pengamat: Manfaatkan Data Program Subsidi yang Ada

JAKARTA - Pemerintah terus berusaha mencari skema subsidi yang lebih baik kepada masyarakat. Salah satunya subsidi sesuai target. Misalnya, hanya masyarakat tertentu yang boleh menerima subsidi BBM.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Satya Widya Yudhaya mengungkapkan selama ini subsidi yang diberikan belum terlalu tepat sasaran karena kurangnya pengawasan sehingga masyarakat dari kalangan manapun bebas menggunakan BBM subsidi.

"Masyarakat tidak dibatasi mau beli pertamax dan pertalite, solar subsidi itu pengawasannya tidak bagus," ujarnya dalam Energy Corner, Senin 11 April.

Untuk itu, ia mengusulkan pemerintah untuk segera memberlakukan subsidi tertutup terhadap BBM jenis pertalite dan solar subsidi. Namun, lanjutnya, skema ini terkendala data digital yang diklaim pemerintah belum lengkap dan kesulitan mengklasifikasikan masyarakat ke dalam kelompok tertentu seperti masyarakat sangan miskin, miskin, mendekati miskin dan kaya.

"Kalau sudah identifikasi dengan baik dan pola subsidinya diarahkan kepada targeted maka akan sangat membantu pemerintah dalam memberikan kompensasi," ujar Satya.

Sementara itu Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro menilai pemberian distribusi tertutup harus segera dilakukan pemerintah dengan memanfaatkan data yang sudah ada saat ini. Menurutnya, pemerintah bisa memulai dengan menggunakan data Program keluarga Harapan (PKH) atau program subsidi lainnya seperti data subsidi pupuk dan subsidi listrik.

"Sebetulnya kami sudah menyarankan ke pemerintah dicoba mulai dengan basis data yang sudah ada misalnya PKH, penerima subsidi dan listrik," ujar Komaidi.

Ia menambahkan, pemerintah bisa menyempurnakan data yang ada sambil menjalankan skema subsidi tertutup.

"Kalau menunggu sampai sempurna agak sulit menjalankan program ini karena akan terus ada perdebatan. Jadi harus segera dimulai dan disempurnakan sambil program ini berjalan," lanjut Komaidi.

Ia juga menyarankan program ini dijalankan dengan memuat kartu identitas penerima subsidi agar memudakan masyarakat saat mengisi bahan bakar dan juga memudahkan pertamina dalam mengidentifikasi dan menyalurkan BBM bersubsidi.

“Seperti ke supermarket, warga yang mendapat kartu member akan memperoleh potongan harga tapi yang tertera di SPBU tetap harga eceran tertinggi,” katanya.

Dengan demikian, lanjutnya, hal ini akan menghindarkan diri dari pihak yang akan berbuat kecurangan. Sebab menurutnya saat ini banyak terjadi kecurangan di mana ada phak yang memodifikasi tangki truk.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyoroti adanya praktik curang modifikasi kapasitas tangki kendaraan yang ikut berperan besar atas terjadinya kelangkaan solar saat melakukan inspeksi ke lapangan.

"Harus dilihat kendaraan yang mengkonsumsi BBM sudah benar atau belum, banyak contoh truk 6 roda harusnya isi tangkinya 120 liter, dimodifikasi tangkinya sampai 400 liter, ini tidak benar. Apalagi dari jumlah yang diambil bukan dipakai untuk peruntukannya, sehingga banyak kios-kios di luar SPBU yang tidak resmi," ungkap Arifin.