Jokowi Tantang Para Kepala Daerah untuk Bantu Indonesia Hindari Jurang Resesi
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan Indonesia bakal masuk ke jurang resesi jika ekonomi Indonesia pada periode Juli sampai September atau kuartal III 2020 kembali minus. Sebab, pada kuartal II ekonomi telah terkontraksi atau minus 5,32 persen.
Dalam ilmu ekonomi, suatu negara bisa disebut mengalami resesi jika ekonominya minus dalam dua kuartal berturut-turut. Penentu Indonesia masuk atau tidak dalam jurang resesi ada di kuartal III tahun ini.
Meski ancaman resesi sudah di depan mata, Jokowi mengatakan, pemerintah masih punya waktu satu bulan untuk membuat Indonesia tak masuk daftar negara resesi di tengah pandemi COVID-19.
"Kuartal III 2020 yang kita masih punya waktu satu bulan, Juli, Agustus, September 2020. Kami masih punya kesempatan di September 2020. Kalau masih berada pada posisi minus, artinya Indonesia masuk resesi," katanya, dalam video conference, Selasa, 1 September.
Untuk menyelamatkan Indonesia dari jurang resesi, Jokowi mendesak seluruh kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan wali kota untuk mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Khususnya yang berkaitan dengan belanja barang, belanja modal, belanja bantuan sosial (bansos).
"Ini betul-betul disegerakan, sehingga bisa meningkatkan konsumsi masyarakat dan memulihkan ekonomi daerah," tuturnya.
Berdasarkan data yang diterimanya, Jokowi menyeroti penyerapan belanja dalam APBD. Sebab, rata-rata nasional baru 44 persen per 27 Agustus. Sementara, penyerapan belanja dari APBD kabupaten/kota baru 48,8 persen.
"Aceh realisasi barang dan jasa berapa? Sumut baru berapa persen? Bengkulu juga dilihat baru berapa persen, Sumbar sudah berada di atas 50 persen. Saya kira angka-angka ini betul-betul kita cermati," ucapnya.
Baca juga:
Masih berdasarkan data yang sama, Jokowi mengatakan, penyerapan belanja cukup tinggi terjadi di DKI Jakarta. Rinciannya, realisasi belanja barang dan jasa sebesar 70 persen dan modal usaha 90 persen.
"Yang lain yang masih di angka 10 hingga 15 persen apalagi bansos masih nol persen. Itu betul-betul dilihat benar angka-angka ini. Realisasi APBD seperti ini, setiap hari saya ikuti semua provinsi, kabupaten/kota kelihatan angka-angkanya. Tolong diperhatikan," tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menyoroti pertumbuhan ekonomi sejumlah daerah yang mayoritas negatif pada kuartal II 2020. Beberapa daerah tersebut adalah Bali yang minus 10,98 persen, DKI Jakarta minus 8,22 persen, dan Yogyakarta minus 6,74 persen.
"Bali karena memang turis wisata itu betul-betul sangat mendominasi ekonomi di Bali, sehingga terlihat sekali pertumbuhan ekonomi terkontraksi begitu sangat tajam," jelasnya.
Sementara itu, kata Jokowi, Papua berhasil tumbuh positif, yakni 4,52 persen. Namun, Papua Barat terlihat hampir negatif, yaitu 0,53 persen. "Ini yang masih positif Papua dan Papua Barat," tuturnya.
"Sekali lagi saya berharap agar terutama realisasi APBD ini betul-betul segera jadi konsentrasi harian para gubernur untuk mengingatkan bupati dan wali kota yang masih berada di posisi rendah," katanya.