KPK Bakal Telisik Kepemilikan Harta Tak Wajar Wali Kota Bekasi Nonaktif Rahmat Effendi
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menelisik harta tak wajar milik Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi atau Pepen.
Hal ini akan dilakukan setelah Pepen ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan ditemukan kepemilikan harta yang tak sesuai dengan pendapatannya.
"Masih akan berkembang karena harta-harta irasional juga masih kami lanjutkan pengembangannya," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron seperti dikutip dari YouTube KPK RI, Rabu, 12 Januari.
Ghufron memastikan pihaknya akan terus melakukan pengusutan. Termasuk mencari tahu dari mana sumber dana harta tersebut. Hanya saja, KPK memang saat ini memilih lebih dulu fokus menangani dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintah Kota Bekasi.
"Sekali lagi, semuanya masih terbuka untuk kemudian dikembangkan. Tetapi, kami saat ini masih fokus pada suap dan gratifikasinya," tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Rahmat Effendi atau Pepen bersama delapan orang lainnya sebagai tersangka dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintah Kota Bekasi.
Pepen diduga menerima uang miliaran rupiah sebagai commitment fee dari pihak swasta yang lahannya dibebaskan untuk proyek milik Pemkot Bekasi dan mendapat ganti rugi. Hanya saja, dia menyebut uang tersebut dengan kode sumbangan masjid.
Baca juga:
- Menkes Budi Gunadi: Varian Omicron Jumlah Kasusnya Akan Sangat Banyak Tapi Relatif Ringan
- Bertambah 92 Kasus Hari Ini, Total Masyarakat Terpapar Varian Omicron di Indonesia Menjadi 506
- Dimulai Besok, Vaksinasi Booster Gratis Diberikan Setengah Dosis Pakai Kombinasi Vaksin Ini
- Studi Afrika Selatan Ungkap Penyebab Varian Omicron Cepat Menyebar, Termasuk pada Individu yang Sudah Divaksin
Selain suap di atas, komisi antirasuah juga mengungkap Pepen menerima uang terkait pengurusan proyek dan tenaga kerja kontrak di Pemkot Bekasi dengan jumlah Rp30 juta. Pemberian uang dilakukan oleh Direktur PT MAM Energindo, Ali Amril dan diterima oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bekasi, M Bunyamin.
Kemudian, dia juga menerima sejumlah uang dari pegawai di Pemkot Bekasi sebagai imbalan atas posisi mereka. Hanya saja, tak dirinci berapa jumlah uang yang diterima politikus Partai Golkar tersebut.
Namun, uang yang ditemukan dari hasil pemberian para pegawai itu hanya tersisa Rp600 juta saat operasi senyap dilakukan. Diduga, uang sudah ada yang digunakan sebagian untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya.