Booster Vaksin Diputuskan Pekan Depan, DPR: Peserta BPJS Kesehatan Dibayarkan Negara dan Pakai Vaksin Halal
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena, memberikan catatan terkait kebijakan vaksin booster yang akan diputuskan pemerintah pada pekan depan. Utamanya soal vaksin gratis dan vaksin halal.
Dia mengatakan, booster vaksin diletakkan dalam sistem jaminan kesehatan nasional (JKN) yang pelaksanaan di lapangan sudah berjalan baik selama ini oleh BPJS Kesehatan bersama mitra fasilitas kesehatan.
Ada peserta yang dibayarkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, kategori penerima bantuan iuran (PBI) dan ada yang mandiri baik membayar sendiri atau oleh perusahaan atau orang lain.
"Kategori mandiri tentu gotong royong membantu pemerintah dengan membayar sendiri vaksin booster-nya. Sedangkan warga negara yang kepesertaan BPJS Kesehatan dibayar negara maka booster-nya dibayar negara," ujar Melkiades saat dihubungi, Senin, 4 Januari.
Untuk jenis vaksin, Melki mengungkapkan, memakai vaksin dalam negeri dan vaksin impor yang sudah teruji efikasi vaksinnya.
"Buatan dalam negeri dan masuk kategori halal sesuai arahan presiden Jokowi yang sudah disampaikan langsung oleh beliau atau oleh Ketua KPC PEN Airlangga Hartarto, atau Penanggungjawab KPC PEN Jawa Bali Luhut B Panjaitan menggunakan produk dalam negeri vaksin Nusantara dan vaksin Merah Putih," katanya.
"Atau bisa juga vaksin impor kategori halal yang produk akhirnya dibuat di Indonesia lolos EUA BPOM dan kategori halal MUI dan PBNU yakni Sinovac dan Zifivax," katanya.
Baca juga:
- Sudah Vaksin Booster, Jimmy Fallon Positif COVID-19 dengan Gejala Ringan
- Izinkan Penggunaan Vaksin COVID-19 Pfizer untuk Dosis Booster Anak 12-15 Tahun, Ini Pertimbangan FDA
- Varian Omicron dan Delta Landa Kongres AS, Anggota dan Staf yang Terinfeksi Terus Bertambah Meski Sudah Divaksinasi
- Menkes: Vaksin Booster Dimulai 12 Januari
Diketahui, Pemerintah akan menentukan booster vaksin COVID-19 berbayar atau gratis pada 10 Januari. Keputusan itu menunggu kajian Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (Itagi) soal booster vaksin menggunakan setengah dosis (half dose) vaksin Moderna atau Pfizer.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah mempunyai 113 juta dosis vaksin COVID-19 saat ini. Pemerintah akan menggratiskan booster vaksin jika penelitian Itagi menyatakan setengah dosis vaksin efektif.
"Maka seluruh vaksin booster bisa dipenuhi dari yang gratis, tapi ini dalam diskusi dan hasilnya keluar dari laporan Itagi menyampaikan 10 Januari," kata Budi dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 3 Januari.