Senat Perpanjang Pembebasan Pajak Pendapatan, Presiden Bolsonaro: Jika Tidak, Kita Alami Pengangguran Massal

JAKARTA - Senat Brasil pada hari Kamis menyetujui perpanjangan pembebasan pajak gaji untuk 17 sektor ekonomi hingga Desember 2023, sebuah langkah yang dianggap perlu untuk menyelamatkan pekerjaan selama periode pertumbuhan stagnan yang disebabkan oleh pandemi virus corona.

RUU tersebut telah melewati majelis rendah Kongres dan maju ke Presiden Jair Bolsonaro untuk ditandatangani menjadi undang-undang.

"Jika itu tidak disetujui, kita akan mengalami pengangguran massal," ujar Presiden Bolsonaro memuji persetujuan tersebut mengutip Reuters 10 Desember.

Sebelumnya, Presiden Bolsonar mengusulkan perpanjangan pajak sebulan lalu, mengorbankan pendapatan pemerintah untuk menghindari memperburuk pengangguran dua digit.

Pengecualian ini mencakup banyak sektor yang paling padat karya, seperti konstruksi sipil, produsen tekstil dan alas kaki, perusahaan transportasi dan komunikasi. Banyak bisnis mengancam PHK jika pengecualian, yang pertama kali diberikan pada 2014, dibiarkan berakhir pada akhir 2021.

Data terbaru pemerintah menyebutkan, negara tersebut mencatat rekor jumlah warga keluar dari angkatan kerja sepenuhnya dan tingkat pengangguran 13,2 persen dalam tiga bulan hingga Agustus.

Untuk diketahui, Menteri Ekonomi Paulo Guedes dan timnya, berjuang untuk menemukan sumber daya fiskal untuk menghindari memperdalam defisit anggaran Brasil, menolak perpanjangan yang diperkirakan menelan biaya setidaknya 8 miliar reais atau sekitar 1,48 miliar dolar AS per tahun.