Normalisasi Sungai Jakarta Belum Jalan, Gerindra: Masalahnya Warga Sulit Urus Administrasi Pembebasan Lahan
JAKARTA - Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Syarif menjelaskan alasan Pemprov DKI tak kunjung menjalankan program normalisasi sungai, khususnya di bantaran Sungai Ciliwung.
Syarif menuturkan, hal yang menjadi kendala dalam menjalankan program ini adalah masih ada warga yang belum menyelesaikan urusan administrasi pembebasan lahan.
Padahal, kata dia, Pemprov DKI sudah menyiapkan anggaran untuk membayar lahan permukiman warga yang akan dibebaskan.
"Masalahnya ada problem tanah di warga yang sulit urus administrasi. Ada uangnya, tapi rupanya yang kita bayangkan enggak semudah itu urusan tanah," kata Syarif di gedung DPRD DKI, Selasa, 23 November.
Syaeif mencontohkan, ada warga tak bisa membebaskan lahannya lantaran masih menunggak pembayaran pajak bumi bangunan (PBB) selama bertahun-tahun.
Sementara, Pemprov DKI tak bisa menalangi uang pembayaran pajak warga untuk mempercepat proses pembebasan lahan.
"Warga enggak bisa bayar PBB. Kalau mau dibayar (pembebasan lahan), PBB harus lunas dulu. Kita kan enggak bisa nombokin, sama BPK dilarang," ungkap Syarif.
Baca juga:
- Satu Anggota Polri di Aceh Barat Alami Luka Tusuk saat Sergap Kelompok Penembak Pos Polisi Panton Reue
- Sempat Menghilang Usai Terlibat Kasus Mafia Tanah Nirina Zubir, PPAT Erwin Riduan Serahkan Diri ke Polda Metro
- Ragam Respons PDIP soal Arteria Dahlan yang Dimaki Wanita 'Keluarga Jenderal TNI', dari Dianggap Tak Penting sampai Diminta Damai
Karenanya, Syarif menyebut pihaknya telah mendesak Dinas Sumber Daya Air DKI menuntun warga untuk segera membebaskan lahannya.
Lebih lanjut, Syarif menuturkan saat ini sisa lahan yang akan dibebaskan sekitar 7 kilometer dari total lahan 14 kilometer. "Mungkin awal tahun, Februari, Maret April 2022 selesai," ucap dia.
Sebelumnya, Fraksi PDIP DPRD DKI meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, meningkatkan anggaran program normalisasi sungai di tahun depan. Sebab, selama empat tahun memimpin, Anies belum pernah mengerjakan program ini.
Hal ini disampaikan Anggota Fraksi PDIP Agustina Hermanto atau Tina Toon dalam dalam pemandangan umum Fraksi PDIP terhadap Raperda DKI tentang APBD tahun anggaran 2022.
"Walaupun terlambat karena selama 4 tahun terakhir, Pemerintah Provinsi tidak melakukan sedikit pun normalisasi, kami mendorong agar anggaran ini bisa ditingkatkan pada tahun 2022 ini," kata Tina di gedung DPRD DKI, Selasa, 16 November.
Agar anggaran normalisasi bisa ditingkatkan, Tina menyarankan Anies menghapus anggaran pembuatan sumur resapan atau drainase vertikal karena dianggap tidak terlalu berpengaruh dalam mengendalikan banjir Jakarta.
"Program-program yang tidak jelas seperti sumur resapan kami rekomendasikan untuk dihapus dan anggarannya dilimpahkan untuk normalisasi sungai," ucap Tina.