Faisal Basri Sebut Bandara Kertajati Cocok Jadi Gudang Ternak, Erick Thohir: Ini Bukan Proyek Buang-Buang Uang, Hanya Butuh Waktu

JAKARTA - Ekonom senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengkritik sejumlah proyek infrastruktur transportasi yang dibangun pemerintah. Menurut Faisal, proyek-proyek infrastruktur tersebut merupakan pemborosan.

Salah satunya adalah Bandara Kertajati. Faisal menilai bandara tersebut lebih baik dialihfungsikan menjadi gudang ternak lantaran sepi penerbangan.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir angkat bicara mengenai Bandara Kertajati yang sepi penerbangan. Menurut dia, proyek infrastruktur tersebut sudah direncanakan jauh sebelum dirinya menjabat sebagai menteri.

Meski begitu, Erick mengatakan bahwa saat ini bukan lagi saat yang tepat menilai siapa benar siapa salah, tetapi bagaimana harus memperbaiki yang ada. Menurut dia, pembangunan Bandara Kertajadi tidak boleh dilihat sepotong-sepotong tetapi berdasarkan ekosistem yang besar.

Lebih lanjut, Erick mengatakan bahwa Bandara Kertajati dibangun karena selama ini bandara di Jawa Barat masih menggunakan bandara milik TNI Angkatan Udara. Kehadiran Bandara Kertajati juga sebagai upaya memperlancar konektivitas di wilayah Jawa Barat.

"Kalau kita lihat airport sekarang kan masih menggunakan airport yang dimiliki angkatan udara dan di tengah kota, lalu kalau kita lihat juga konektivitas ke Jawa Barat dengan jalan tol cukup menolong. Tetapi lain-lainnya itu masih belum maksimal, padahal Jawa Barat itu adalah pusat industri Indonesia apakah otomotif apapun lain-lainnya itu di Jawa Barat tekstil, macam-macam," katanya dalam acara Kick Andy Show, dikutip Kamis, 18 November.

Lebih lanjut, Erick mengaku tak ingin membela diri. Namun, ia menilai bahwa proyek Bandara Kertajati memang perlu waktu untuk bisa beroperasi dengan baik sesuai harapan. Apalagi, selama ini ekosistem mengenai pelayanan logistik baik udara, laut dan lainnya tidak pernah dipikirkan secara besar.

"Kembali saya melihat ini bukan proyek buang-buang uang tetapi perlu waktu," tuturnya.

Erick mengatakan bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN hanya memiliki saham 15 persen dalam proyek Bandara Kertajati. Sementara, saham mayoritas dimiliki oleh pemerintah provinsi Jawa Barat.

"Yang menarikan pembangunan Kertajati itu bukan didominasi oleh BUMN. BUMN hanya punya 15 persen mayoritas itu pemerintah daerah Jawa Barat. Artinya, bahwa ini diberi kesempatan daerah-daerah juga untuk membangun," ucapnya.

Lebih Lanjut, Erick mengaku bersama dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mencoba untuk mencari solusi agar Bendara Kertajati tak lagi sepi. Bahkan, di Dubai dirinya bersama Ridwan Kamil juga mempromosikan investasi daripada ekosistem di Jawa Barat yang namanya Aero City. Di mana di Aero City tidak hanya ada airport tetapi ada kawasan industrial.

"Kawasan industri ini BUMN juga ada peran. Kenapa? Kita punya lahan 1.600 hektare di Subang yang kita terbuka untuk dijadikan kawasan ekonomi khusus seperti di Batang. Di mana di Batang sukses sekarang Batang itu di group 1 yang 400 hektare sudah habis tanahnya. Karena investasi dari Korea. Nah ini Subang juga harus dipikirkan yang namanya pelabuhan, airport, kargo dan lain-lain ini kita lagi lakukan," ucapnya.

Erick juga menyinggung mengenai Pelabuhan Patimban yang dinilai masih jauh panggang dari api. Ia menyebut bahwa komposisi kepemilikan saham BUMN hanya 10 persen. Sementara, 90 persen saham mayoritas dimiliki oleh swasta dan investor dari Jepang.

Menurut Erick, sepinya Pelabuhan Patimban juga disebabkan merebaknya pandemi COVID-19 di Tanah Air. Sehingga Pelabuhan Patimban belum beroperasi secara maksimal.

Karena itu, menurut dia, tidak relevan jika hadirnya BUMN dalam proyek tersebut dipersoalkan. Sebab, pihaknya hanya menjalankan salah satu fungsi BUMN adalah pelayanan publik.

"Ya tidak relevan, tetapi punya saham, punya. Karena apa apa? Hari ini kembali kalau BUMN itu kan selain korporasi juga pelayanan publik," jelasnya.

Bandara Kertajati sepi

Sebelumnya, Ekonom senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengkritik sejumlah proyek infrastruktur transportasi yang dibangun pemerintah. Menurut Faisal, proyek-proyek infrastruktur tersebut merupakan pemborosan. Adapun proyek yang dimaksud yakni bandar udara (bandara), pelabuhan hingga kereta cepat.

Faisal mengatakan proyek-proyek infrastruktur tersebut dianggap mubazir karena tidak akan menguntungkan namun investasinya sangat besar. Karena itu, ia menilai, pemerintahan saat ini sangat boros, bahkan dapat menyebabkan kebangkrutan negara.

"Dibangun proyek yang enggak karu-karuan," tuturnya dalam diskusi virtual, Rabu, 13 Oktober.

Proyek pertama yang menjadi sorotan adalah Bandara Kertajati. Seperti diketahui, pemerintah akan menjadikan bandara Kertajati di Majalengka Jawa Barat sebagai kawasan perawatan pesawat yakni maintenance, repair, overhaul atau MRO alias bengkel pesawat. Nantinya, fasilitas tersebut akan terbuka untuk pesawat dari instansi pemerintah, TNI dan Polri, maupun swasta.

Sebelumnya rencana Bandara Kertajati menjadi bengkel pesawat, bandara ini sempat menyita perhatian publik. Sebab, Bandara Kertajati dibangun dengan nilai investasi yang tinggi, yaitu mencapai Rp2,6 triliun.

Kucuran dana ini untuk menunjang pembangunan bandara yang memiliki landasan pacu sepanjang 3.000 meter dengan kapasitas penumpang mencapai 29 juta orang.

Dari segi luasan, Bandara Kertajati menjadi bandara terbesar kedua di Indonesia setelah Bandara Internasional Soekarno Hatta. Sayangnya, begitu bandara selesai, kondisinya justru sepi. Pada Januari-September 2020 misalnya, jumlah penumpang cuma 42.400 orang atau turun 82 persen dari 243.756 orang pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Adapun realisasinya jauh panggang dari api dengan target penumpang sekitar 2,7 juta orang saat sudah beroperasi. Jumlahnya juga tidak sebanding dengan bandara-bandara lain.