Isu Reshuffle Kabinet Hadi Tjahjanto Masuk Kabinet, Respons PPP: Tak Punya Posisi Mendorong atau Keberatan
JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan, tidak keberatan jika Marsekal Hadi Tjahjanto masuk dalam kabinet Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf usai pensiun dari jabatan sebagai Panglima TNI.
"PPP tidak punya posisi keberatan maupun mendorong apakah itu Pak Hadi Tjahjanto yang segera menyerahterimakan jabatan atau yang lain masuk kabinet," ujar Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 16 November.
Hanya saja, kata Arsul, Presiden Jokowi bukanlah orang yang perlu didesak untuk melakukan sesuatu khususnya terkait reshuffle kabinet.
"Kalau kita melihat kebiasaan Pak Jokowi itu terkait dengan posisioning atau kebijakan kebijakan yang khusus, beliau ini bukan tidak mau diberi masukan," kata Wakil Ketua MPR itu.
Baca juga:
- 'Kalau OTT Dikasih Tahu, ya Lari', Jawaban Ganjar Setelah Dapat Klarifikasi dari Bupati Banyumas
- Ketua KPK Minta Kepala Daerah Termasuk Bupati Banyumas Tak Risih dengan Kerja Pemberantasan Korupsi
- Pesan KPK ke Kepala Daerah: Kenapa Takut OTT Kalau Tak Langgar Aturan
- Minta KPK Panggil Dulu Sebelum OTT, Bupati Banyumas Achmad Husein: Yang Saya Sampaikan Out of The Box
Menurut Arsul, kepala negara tentu lebih proaktif dalam mencari masukan dalam membuat kebijakan. Terlebih, soal mencari figur pembantunya.
"Tetapi kalau beliau memerlukan masukan itu beliau yang akan meminta, yang akan meminta masukan, beliau yang akan proaktif," kata Arsul.
Jika ada banyak usulan soal siapa masuk dan keluar kabinet, kata dia, maka keputusan itu akan kembali kepada kebutuhan personalitas Presiden Jokowi.
"Kalau pun ada yang mencoba memberi masukan, mengusulkan si A si B itu, menurut saya kalau tidak seusai dengan apa yang ada di pikiran Pak Jokowi itu ya ke sia-siaan saja," tandas Arsul