Kereta Cepat Jakarta-Bandung Perlu Audit agar Biaya Pembangunannya Tidak Semakin Membengkak
JAKARTA - Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno mengatakan bahwa proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) memerlukan audit keuangan guna meminimalisir pembengkakan biaya yang tengah terjadi.
"Proyek (ini) masalahnya hanya di keuangan, yaitu menunggu Penyertaan Modal Negara (PMN) dan perlu audit juga tentunya," kata Djoko dikutip dari Antara, Rabu 10 November.
Djoko mengatakan, pembengkakan biaya pembangunan proyek infrastruktur kereta api merupakan hal yang biasa terjadi.
Menurut dia, pandemi COVID-19 menjadi faktor penting terganggunya arus kas alias cash flow para perusahaan yang menjadi anggota konsorsium proyek tersebut.
Oleh sebab itu, Djoko menyarankan agar para pemangku kepentingan untuk lebih teliti dalam kajian, khususnya dalam hal keuangan.
"Dimulai dari SDM yang digunakan harus lebih efisien. Kalau dulu manajemennya baru semua, sekarang SDM oleh PT Kereta Api berarti penghematan di sisi SDM jadi bisa mengurangi pembengkakan," ujarnya.
Baca juga:
- Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel: Daripada China yang Garap, Kereta Cepat Buatan Jepang Lebih Bagus!
- Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Garapan China Lebih Mahal Dibanding Proposal yang Diajukan Jepang
- Solusi Faisal Basri untuk Ekonomi Indonesia: Perlu Desain Transformasi Berbasis Keunikan seperti yang Pernah Dikatakan Bung Karno
- Faisal Basri Blak-blakan Sebut Indonesia 'Bandel' hingga Rugi Ratusan Triliun Gara-Gara Masih Ekspor Bijih Nikel ke China meski Dilarang
Seperti diketahui, proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun mencapai kurang lebih Rp27,09 triliun.
Meskipun demikian, pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bakal menyuntikan dana sebesar Rp4,3 triliun kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) sebagai kebutuhan pemenuhan ekuitas dasar.