Di Depan Anggota DPR: Wamen BUMN Minta Restu Lepas Saham Mayoritas Garuda Indonesia: Kami Mohon Dukungan Bapak Ibu Sekalian

JAKARTA - Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo membeberkan kondisi keuangan maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia saat ini. Dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Tiko meminta restu mengenai kemuningkan opsi dilusi alias penurunan persentase kepemilikan saham.

"Kami mohon dukungan pendapat bapak/ibu sekalian, apabila ada pemegang saham baru apakah kita diperbolehkan untuk melakukan dilusi daripada kepemilikan pemerintah," ujarnya dalam rapat dengan Komisi VI, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Selasa, 9 November.

Adapun opsi dilusi jika perusahaan masih membutuhkan pendanaan untuk melanjutkan bisnisnya pada masa mendatang pasca restrukturisasi. Pendaanan akan berasal dari pihak ketiga.

Lebih lanjut, Tiko juga memberi sinyal bahwa pemerintah kemungkinan tidak lagi menjadi pemenang saham mayoritas di maskapai Garuda Indonesia.

"Bahkan mungkin pemerintah menjadi tidak mayoritas lagi, jadi kami mohon dukungan dari bapak, ibu sekalian," tuturnya.

Menurut Tiko, penyelamatan Garuda juga lebih dari setengah kuasanya bergantung pada kreditur. Sebab, besarnya kewajiban utang yang menjadi beban maskapai kepada kreditur.

Sementara untuk melakukan restrukturisasi, Garuda setidaknya membutuhkan pendanaan dari pemerintah sebesar 527 juta dolar AS atau setara Rp7,5 triliun.

Lebih lanjut, Tiko mengatakan pendanaan bisa terdiri dari pendanaan interim senilai 90 juta dolar AS dalam bentuk senior secured loan, serta pendanaan tambahan sebesar 437 juta dolar AS sebagai bentuh kebutuhan dana setelah proses restrukturisasi selesai.

"Selain itu apabila pendanaan yang tersedia untuk Garuda masih belum cukup, maka Garuda akan melakukan proses penggalangan dana dari pihak ketiga yang memungkinkan terjadinya dilusi atas kepemilikan pemerintah," ucapnya.