Dominasi Google pada Pasar Iklan di Australia Merugikan Para Pesaing, Ini Alasannya

JAKARTA - Google telah mendominasi pasar periklanan online Australia sampai-sampai merugikan penerbit, pengiklan, dan akhirnya konsumen. Kini Regulator antimonopoli negara itu, menyerukan aturan baru untuk mengendalikan raksasa Big Tech.

Sebuah laporan oleh Komisi Persaingan dan Konsumen Australia (ACCC), yang diterbitkan pada hari Selasa, 28 September, mengatakan lebih dari 90% klik pada iklan yang diperdagangkan melalui rantai pasokan "teknologi iklan" Australia melewati setidaknya satu layanan Google pada tahun 2020.

Seorang juru bicara Google tidak segera tersedia untuk dimintai komentar oleh Reuters.

"Google telah menggunakan posisinya yang terintegrasi secara vertikal untuk mengoperasikan layanan teknologi iklannya dengan cara yang, dari waktu ke waktu, menyebabkan industri teknologi iklan menjadi kurang kompetitif," kata Ketua ACCC, Rod Sims, dalam sebuah pernyataan, yang dirilis bersamaan dengan laporan tersebut.

"Perilaku ini telah membantu Google untuk membangun dan memantapkan posisi dominannya dalam rantai pasokan teknologi iklan. Kami merekomendasikan agar aturan dipertimbangkan untuk mengelola konflik kepentingan, mencegah preferensi diri yang anti persaingan, dan memastikan penyedia teknologi iklan saingan dapat bersaing berdasarkan keunggulan mereka," kata Sims.

Perusahaan milik Alphabet Inc  ini mendapat manfaat dari sejumlah besar data pengguna internet dari mesin pencari, pemetaan, dan layanan streaming video YouTube, dan harus lebih transparan tentang cara menggunakan informasi ini untuk menjual iklan, kata regulator.

Regulator mengatakan ingin kekuatan khusus untuk mengatasi ketidakseimbangan akses pengiklan ke data konsumen, seperti aturan yang memaksa mereka untuk memisahkan data antara unit bisnis atau berbagi data dengan pesaing.

Laporan "teknologi iklan" adalah bagian dari pemeriksaan ACCC yang lebih luas terhadap platform online yang awal tahun ini mendorong Google mengancam untuk menarik layanan inti dari negara tersebut karena undang-undang yang memaksanya membayar konten media yang mengarahkan lalu lintas ke situs webnya.