ILUSTRASI ANTARA
JAKARTA - Hilirisasi sektor perunggasan nasional dinilai menjadi solusi jangka panjang untuk memperkuat posisi peternak rakyat di tengah fluktuasi harga pasar dan dominasi rantai pasok oleh korporasi besar.
Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN), Alvino Antonio mengatakan transformasi industri perunggasan melalui pembangunan infrastruktur pascapanen sudah menjadi kebutuhan mendesak agar peternak tidak terus bergantung pada penjualan ayam hidup yang memiliki risiko tinggi.
“Hilirisasi sektor perunggasan nasional bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan. Kita perlu membangun infrastruktur pascapanen yang mampu menyerap hasil ternak rakyat secara stabil sehingga peternak tidak lagi hanya bergantung pada penjualan ayam hidup yang berisiko tinggi,” ujar Alvino saat ditemui di sela acara seminar Agrimat, di NICE PIK, Jakarta, ditulis Sabtu, 9 Mei.
Menurut Alvino, keberlangsungan usaha peternak rakyat saat ini masih dibayangi ketidakpastian harga pasar yang fluktuatif. Kondisi tersebut diperparah dengan dominasi rantai pasok oleh perusahaan besar sehingga peternak kecil berada di posisi yang rentan.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu membangun infrastruktur hilir melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pangan, seperti rumah potong hewan unggas (RPHU) dan fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage di sentra-sentra peternakan rakyat. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu menyerap hasil produksi ayam dan telur secara stabil sekaligus mendukung Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
Dorongan hilirisasi itu juga sejalan dengan rencana pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan Kementerian Pertanian yang disebut menyiapkan pendanaan sebesar Rp20 triliun untuk membangun ekosistem peternakan ayam terintegrasi berskala nasional.
Selain itu, Alvino juga menyoroti rencana pengalihan kewenangan impor bungkil kedelai atau soybean meal (SBM) dari pihak swasta ke BUMN. SBM merupakan salah satu bahan baku utama pakan ternak yang sangat memengaruhi biaya produksi peternak.
Ia berharap kebijakan tersebut dilakukan melalui koordinasi erat dengan asosiasi peternak dan pelaku usaha agar pasokan tetap terjaga dan tidak menimbulkan gejolak di pasar.
“Pada prinsipnya kami mendukung kebijakan pemerintah dan siap berkolaborasi serta bersinergi demi mewujudkan ekosistem usaha yang lebih berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan peternak,” tegas Alvino.
Sementara itu, Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Kabupaten Kendal, Suwardi mengatakan persoalan yang dihadapi peternak saat ini bukan hanya soal harga jual tapi juga menyangkut mengenai tata kelola dari hulu hingga hilir.
Menurut dia, peternak berada di posisi yang paling rentan karena harus menghadapi mahalnya biaya produksi di tengah ketidakjelasan regulasi. Sementara, program unggulan pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi harapan peternak namun belum memberikan dampak besar.
“Hari ini saya katakan peternak tidak baik-baik saja. Karena di hulu pemerintah harus berperan apa dan siapa yang akan dilindungi, siapa yang akan mendapatkan untung di hulu?,” kata Suwardi.
Menurut Suwardi, MBG merupakan program yang baik karena bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia. Tetapi, Peternak belum banyak dilibatkan dalam rantai pasok program tersebut.
“Para peternak hari ini sudah menggantungkan (harapan) karena informasi akan diserap dan lain sebagainya. Ujungnya apa? Hari ini peternak-peternak seperti saya hanya mendapatkan PHP (pemberi harapan palsu) dari program MBG itu,” tuturnya.
Bagikan artikel ini :
