Thailand Sebentar Lagi Sahkan UU Aktivitas Luar Angkasa

JAKARTA - Sebentar lagi Thailand akan memberlakukan Undang-undang (UU) Aktivitas Luar Angkasa. Nantinya, UU ini akan membentuk badan negara baru yang berkomitmen menetapkan kebijakan luar angkasa.

Tidak hanya itu, UU Aktivitas Luar Angkasa ini juga akan berfungsi sebagai dasar untuk mempromosikan ekonomi dan teknologi terkait ruang angkasa negara tersebut.

"(UU) ini akan membantu Thailand mengejar ketinggalan dengan teknologi luar angkasa yang berkembang pesat dan memberikan kesempatan bagi lembaga luar angkasa global untuk mentransfer pengetahuan dan pengalaman mereka kepada personel Thailand di tingkat profesional, perguruan tinggi, dan sekolah," ungkap Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Riset, dan Inovasi Thailand, Anek Laothamatas.

UU Luar Angkasa akan mengatur peluncuran potensial atau pelabuhan antariksa (termasuk pembangunannya), pembuatan satelit, aplikasi luar angkasa, pariwisata luar angkasa, penambangan luar angkasa, dan eksperimen penelitian di luar angkasa.

Dihimpun dari SpaceNews, Selasa 10 Agustus, kabinet Thailand telah menyetujui versi rancangan undang-undang (RUU) tersebut pada 13 Juli. Namun, agar RUU tersebut menjadi undang-undang, harus mendapat dukungan dari Dewan Negara dan Parlemen.

“UU tersebut akan membawa manfaat bagi negara secara luas baik secara ekonomi maupun sosial sebagai landasan bagi Ekonomi Luar Angkasa Baru," ujar Laothamatas.

“Ini juga akan mendorong kerja sama dan investasi antara pihak dalam dan luar negeri dalam industri antariksa yang dapat menguntungkan negara baik secara ekonomi maupun sosial," imbuhnya.

Seperti diketahui, Thailand memiliki lebih dari 35.000 bisnis dan industri yang terkait dengan luar angkasa, pendapatan tahunan kolektifnya diperkirakan mencapai 1,67 miliar dolar AS.

Mengutip OpenGovAsia, 95 persen di antaranya adalah usaha kecil dan menengah (UKM), juga start-up. Jelas bahwa dukungan dan investasi lebih lanjut akan membawa manfaat ekonomi di sebagian daerah yang potensial untuk menghasilkan pendapatan bagi negara.

Oleh karena itu, Thailand harus memiliki kriteria hukum dan organisasi untuk mendukung industri kedirgantaraan yang berkembang. Guna mengikuti kemajuan teknologi antariksa, pemerintah juga perlu bekerja sama dengan pihak swasta.

Sedikit lebih dari setahun yang lalu, Angkatan Udara Kerajaan Thailand memesan satelit pengamatan Bumi kedua dari perusahaan NewSpace Belanda, di bawah kontrak yang mencakup segmen darat, komisioning satelit, dan pelatihan. Kontrak tersebut adalah sebuah karya untuk model pengiriman-dalam-orbit.

Sedangkan pada Desember 2020, menteri sains meluncurkan tujuan ambisius untuk membangun dan meluncurkan pesawat ruang angkasa eksplorasi bulan asli pertama Thailand dalam tujuh tahun mendatang.