JAKARTA – Induk perusahaan Pornhub, Aylo, sepakat untuk membayar denda sebesar 5 juta dolar AS (Rp82,2 miliar) ke Komisi Perdagangan Federal (FTC) AS dan negara bagian Utah terkait pengelolaan data.
Perusahaan itu dituding mendapatkan keuntungan dari materi pelecehan seksual anak (CSAM) dan materi nonkonsensual (NCM). Masalah ini ditemukan beberapa tahun lalu, tepat setelah Aylo membuat perubahan kebijakan moderasi konten pada akhir 2020.
Temuan New York Times saat itu menunjukkan bahwa Pornhub gagal mencegah unggahan konten ilegal seperti CSAM dan NCM di platformnya. Atas temuan masalah tersebut, Aylo mewajibkan para pemain untuk menandatangani dokumen persetujuan.
Perusahaan tersebut jug menerapkan sistem verifikasi usia bagi semua pemeran dalam video di Pornhub. Hal ini dilakukan agar tidak ada pemain yang masih di bawah umur. Namun, FTC dan Utah masih menuduh Aylo meng-hosting konten ilegal mereka.
Aylo juga dituduh mengelola data konsumen secara tidak bertanggung jawab. FTC, dalam siaran resminya, menyatakan Aylo tidak mengungkapkan bahwa mereka menyimpan data pribadi para pemeran yang diverifikasi melalui vendor pihak ketiga.
Padahal, data yang disimpan mencakup nomor Jaminan Sosial, alamat, tanggal lahir, dan informasi identitas lainnya yang dapat ditemukan pada kartu identitas resmi. Menurut FTC, sistem penyimpanan data ini tidak aman.
BACA JUGA:
FTC menyatakan bahwa Aylo juga memberitahu para modelnya bahwa mereka dapat 'mempercayai keamanan data pribadi mereka'. Namun, perusahaan gagal menggunakan langkah-langkah keamanan standar seperti enkripsi, membatasi akses, dan menggunakan firewall.
Selain itu, FTC mengklaim Aylo gagal menepati janjinya untuk memblokir pengguna yang mencoba mengunggah CSAM. Teknologi pendeteksian video yang dimiliki Aylo juga dinilai tidak efektif. Akibatnya, ratusan video yang sebelumnya teridentifikasi sebagai CSAM dapat diunggah kembali.
Aylo sepakat untuk menyelesaikan persoalan ini. Perusahaan itu menyatakan bahwa penyelesaian ini merupakan bukti keseriusan mereka dalam mencegah publikasi konten ilegal.
Selama dekade berikutnya, Aylo akan menghadapi audit pihak ketiga yang independen. Aylo juga diperintahkan untuk mengimplementasikan kebijakan dan prosedur teknis untuk memblokir CSAM dan NCM dengan tepat.