DOGE Bentukan Musk Gunakan AI untuk Memata-matai Pegawai Pemerintah AS, Kata Sumber

JAKARTA – Pejabat pemerintahan Donald Trump telah memberi tahu sejumlah pegawai pemerintah AS bahwa tim teknologi Elon Musk yang tergabung dalam Department of Government Efficiency (DOGE) menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk memantau komunikasi di setidaknya satu lembaga federal di AS.

Hal itu dilakukan guna mencari indikasi permusuhan terhadap Presiden Donald Trump dan agendanya, seperti diungkapkan dua sumber yang mengetahui langsung hal ini.

Meski sebagian besar kegiatan DOGE masih dirahasiakan, pemantauan ini akan menjadi penggunaan teknologi yang luar biasa untuk mendeteksi ekspresi yang dianggap tidak loyal di kalangan pegawai, dalam konteks pemerintahan yang sudah mengalami banyak pemecatan dan pemotongan anggaran secara besar-besaran.

Satu sumber lainnya mengatakan, tim DOGE juga menggunakan aplikasi pesan terenkripsi Signal, yang memungkinkan pesan terhapus otomatis, sehingga bisa melanggar aturan penyimpanan dokumen federal.

Mereka juga secara “masif” menggunakan chatbot AI buatan Musk, Grok – pesaing ChatGPT – dalam menjalankan tugasnya untuk memangkas anggaran pemerintah federal.

Sayang Gedung Putih, DOGE, dan Musk belum memberikan komentar tentang hal ini.

Penggunaan AI dan Signal ini menambah kekhawatiran di kalangan pakar keamanan siber dan etika pemerintahan, bahwa DOGE beroperasi tanpa transparansi, dan bahwa Musk atau administrasi Trump dapat menggunakan data yang dikumpulkan melalui AI untuk kepentingan pribadi atau menyerang lawan politik.

Kathleen Clark, pakar etika pemerintah dari Universitas Washington di St. Louis, mengatakan penggunaan Signal memperkuat kekhawatiran terhadap praktik keamanan data. “Jika mereka menggunakan Signal dan tidak mencadangkan setiap pesan ke arsip federal, maka mereka melanggar hukum,” kata Clark, dikutip VOI dari Reuters.

Di Badan Perlindungan Lingkungan (EPA), misalnya, beberapa manajer diberitahu oleh pejabat Trump bahwa tim Musk akan meluncurkan AI untuk memantau pekerja, termasuk mencari bahasa yang dianggap bermusuhan terhadap Trump atau Musk.

Sejak Januari, EPA telah menangguhkan hampir 600 karyawan dan mengumumkan pengurangan anggaran sebesar 65%, yang kemungkinan akan memicu PHK tambahan.

Pejabat Trump di EPA mengatakan DOGE akan memantau aplikasi komunikasi seperti Microsoft Teams, yang biasa digunakan untuk panggilan dan obrolan virtual. “Kami diberitahu mereka mencari bahasa anti-Trump atau anti-Musk,” kata sumber ketiga dari EPA.

Pejabat tersebut juga mengatakan bahwa DOGE mencari pegawai yang tidak sejalan dengan misi pemerintahan. “Hati-hati dengan apa yang Anda katakan, ketik, dan lakukan,” ujar seorang manajer, menurut salah satu sumber.

EPA juga mengakui dalam pernyataan bahwa mereka sedang “mengevaluasi penggunaan AI untuk mengoptimalkan fungsi dan efisiensi administratif,” namun membantah menggunakan AI dalam pengambilan keputusan kepegawaian. EPA tidak secara langsung menanggapi tuduhan bahwa AI digunakan untuk memata-matai pegawai.

Musk sebelumnya menggambarkan DOGE sebagai upaya berbasis teknologi untuk membuat pemerintah AS lebih efisien dengan memangkas pemborosan, penipuan, dan penyalahgunaan anggaran. Ia mengatakan tujuannya adalah memangkas 1 triliun dolar AS (Rp16,9 kuadriliun) dari pengeluaran federal – sekitar 15% dari total anggaran tahunan AS.

Meski pembaruan sistem komputer pemerintah memang dianggap perlu, sejumlah pihak termasuk dari Partai Demokrat menilai DOGE dan Musk tengah memurnikan birokrasi dari pegawai non-partisan, dan menggantinya dengan loyalis yang bersedia menutup mata terhadap penyalahgunaan wewenang. Bahkan beberapa kalangan independen dan Partai Republik juga mengkritik tindakan DOGE.

Clark mengatakan pengawasan seperti ini adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan. “Ini terdengar seperti penyalahgunaan kekuasaan untuk menekan atau mencegah kebebasan berpendapat yang tidak disukai Presiden,” katanya.

Sebelum terpilih kembali, Musk dikabarkan sempat menyatakan bahwa AI bisa menggantikan pekerjaan pegawai pemerintah, menurut seseorang yang mengetahui komentarnya. “Idenya adalah, dengan mengambil data dari pemerintah, mereka bisa membangun sistem AI paling dinamis yang pernah ada,” kata sumber itu, seraya menambahkan bahwa AI kemudian bisa “melakukan pekerjaan” tersebut.

Sebagai pegawai pemerintah khusus, Musk secara hukum dilarang terlibat dalam aktivitas pemerintah yang bisa menguntungkan dirinya atau perusahaannya.

Pertanyaan Transparansi

Selain menggunakan Signal, beberapa staf DOGE juga diketahui menghindari proses resmi lainnya, seperti jalur distribusi dokumen pemerintahan, dengan menggunakan Google Docs secara kolaboratif untuk mengedit dokumen secara real-time, kata sumber dari pejabat pemerintah.

“Banyak orang bekerja dalam satu dokumen Google sekaligus,” kata sumber tersebut. Cara ini disebut membuat DOGE bisa bekerja lebih cepat dari biasanya.

Pemerintahan Trump berpendapat bahwa DOGE, sebagai bagian dari Kantor Eksekutif Presiden, tidak tunduk pada hukum yang mengatur akses publik terhadap dokumen-dokumen pemerintah.

Namun, karena tingkat kerahasiaan DOGE yang tidak biasa – termasuk penggunaan Signal – seorang hakim federal pada 10 Maret memerintahkan kelompok tersebut mulai menyerahkan dokumen kepada organisasi pengawas etika, Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), yang menggugat berdasarkan undang-undang kebebasan informasi. Hingga Senin, CREW mengatakan belum menerima satu dokumen pun.

Seiring tim DOGE yang sebagian besar terdiri dari teknolog muda mulai menguasai infrastruktur digital pemerintah, berbagai gugatan hukum mulai mempertanyakan kewenangan Musk – orang terkaya di dunia – dalam membentuk ulang birokrasi federal.

DOGE telah memperketat kontrol administratif di beberapa lembaga, memblokir akses pegawai ke sistem penting sambil melakukan perubahan operasional besar-besaran, kata sejumlah sumber dan berkas pengadilan.

Ketika tim Musk mengambil alih Office of Personnel Management (OPM) – badan kepegawaian federal – pada akhir Januari, mereka langsung menutup akses pegawai terhadap database berisi informasi pribadi jutaan pegawai federal, baik yang aktif maupun pensiunan.

Sejak itu, lebih dari 100 staf teknis di OPM kehilangan akses ke sistem cloud tempat aplikasi penting disimpan. Kini hanya dua orang yang memiliki akses: satu pegawai tetap, dan Greg Hogan – pejabat politik yang pernah bekerja di startup AI dan kini menjabat sebagai Kepala Informasi OPM.