Pemerintah Tegas Tolak Temu di Indonesia untuk Lindungi UMKM Lokal

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan memberikan kesempatan untuk e-commerce Temu di Indonesia, yang diklaim dapat merusak ekosistem UMKM lokal.

"Nggak nggak (soal Temu yang ingin masuk ke Indonesia), Temu nggak bisa karena merusak ekosistem terutama UMKM Indonesia," kata Menkominfo Budi kepada media pada Selasa, 1 Oktober di kantor Kominfo, Jakarta.

Budi juga mengatakan bahwa kehadiran e-commerce dari Cina itu nantinya akan membuat kerugian tidak hanya pelaku bisnis khususnya UMKM, tetapi juga terhadap masyarakat di Indonesia.

Dengan demikian, dengan banyaknya pertimbangan kerugian yang akan hadir, maka pemerintah Indonesia dengan tegas menolak kehadiran Temu, meskipun saat ini Temu dikabarkan sedang berusaha masuk ke Indonesia.

"Masyarakat rugi kan kita mau jadi ruang digital itu untuk membuat masyarakat produktif dan lebih untung kalau membuat masyarakat rugi buat apa. Kita tetap larang, hancur UMKM kita kalau dibiarkan," tegas Budi.

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) juga sebelumnya telah mewanti-wanti kehadiran Temu di Indonesia. Pasalnya, Temu dapat mengancam UMKM karena platform tersebut menjual produk dengan harga sangat murah, ditambah lagi potongan harga subsidi yang diberikan.

Platform itu tak segan memberikan diskon hingga 90 persen di berbagai negara, terbarunya di Thailand. Bahkan, katanya, Temu tidak segan memberikan harga 0 persen untuk produknya. Sehingga, konsumen hanya tinggal membayar ongkos kirimnya.

Tidak hanya di Indonesia, pemerintah AS juga masih melakukan penyelidikan terhadap platform dari Cina tersebut, dengan masalah yang sama yang dikeluhkan oleh beberapa negara lain.

"Kami berusaha untuk lebih memahami perusahaan-perusahaan ini, khususnya fokus mereka pada pengiriman langsung ke konsumen yang bernilai rendah,” kata Komisioner CPSC (Komisi Keamanan Produk Konsumen), Peter Feldman dan Douglas Dziak.