JAKARTA - KuCoin, baru-baru ini mengumumkan penerapan pajak transaksi sebesar 7,5% untuk semua perdagangan yang dilakukan oleh pengguna di Nigeria. Langkah ini diambil sekitar empat bulan setelah pemerintah Nigeria mengajukan tuntutan terhadap Binance atas tuduhan penghindaran pajak.
Dalam pengumuman resminya, KuCoin menyatakan akan mulai memungut pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 7,5% pada biaya transaksi mulai 8 Juli. Kebijakan ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan regulasi terbaru di Nigeria. Pembaruan ini akan berdampak pada semua pengguna yang telah mendaftarkan informasi “Know Your Customer” (KYC) mereka di Nigeria.
Dilansir dari Crypto Potato, KuCoin menjelaskan bahwa pajak ini berlaku pada biaya transaksi setiap perdagangan, bukan pada jumlah transaksi. Misalnya, untuk transaksi senilai 1.000 Tether (USDT), pengguna akan dikenakan biaya 1 USDT dan pajak sebesar 0,075 USDT, yang merupakan 7,5% dari biaya tersebut. Dengan demikian, jumlah bersih untuk transaksi tersebut adalah 998,925 USDT.
Pengumuman KuCoin ini muncul setelah pemerintah Nigeria mengajukan tuntutan terhadap Binance, atas tuduhan penghindaran pajak sekitar empat bulan lalu. Pada bulan Maret, Badan Pendapatan Federal Nigeria (FIRS) membawa Binance ke pengadilan atas empat tuduhan, termasuk penghindaran pajak, pencucian uang, dan pendanaan terorisme.
BACA JUGA:
Menurut gugatan FIRS, Binance gagal memotong PPN dari pedagang kripto Nigeria di platformnya, tidak mendaftarkan dan membayar pajak yang timbul dari layanan yang ditawarkan, membantu dan mendukung pengguna dalam mengabaikan pajak mereka, serta tidak mengeluarkan faktur PPN kepada pengguna untuk memastikan pembayaran pajak yang sesuai.
Dengan pembaruan terbaru dari KuCoin ini, spekulasi muncul mengenai nasib pengguna kripto di Nigeria ke depannya. KuCoin dan Binance telah menghentikan layanan peer-to-peer untuk naira Nigeria, dan kemungkinan bursa lainnya akan mengikuti langkah yang sama dalam menerapkan pajak untuk semua perdagangan.
Penerapan pajak oleh KuCoin ini mengundang beragam reaksi dari komunitas kripto di Nigeria. Beberapa pengguna merasa terbebani dengan biaya tambahan ini, sementara yang lain melihatnya sebagai langkah positif dalam meningkatkan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi.
“Langkah ini penting untuk memastikan bahwa industri kripto di Nigeria berjalan sesuai dengan aturan yang ada,” kata seorang analis ekonomi di Lagos. “Meskipun ada biaya tambahan, ini akan membantu menciptakan ekosistem yang lebih stabil dan terpercaya.”
