Eksekutif Senior News Corp Desak Australia Paksa Meta Membayar Penyedia Berita

JAKARTA - Seorang eksekutif senior News Corp Australia, Michael Miller, mengatakan bahwa pemerintah Australia seharusnya memaksa Meta Platforms Inc., untuk membayar perusahaan-perusahaan berita atas konten yang muncul di Facebook. Ia juga meminta pemerintah memberlakukan regulasi yang lebih luas terhadap perusahaan media sosial.

Meta mengumumkan pada Maret bahwa mereka akan menghentikan pembayaran kepada penerbit berita Australia untuk konten. Pemerintah kini sedang mempertimbangkan apakah akan menerapkan undang-undang tahun 2021 yang akan memaksa perusahaan media sosial itu melakukannya.

"Meta harus ditetapkan di bawah Kode Perundingan Media dan dihadapkan untuk bernegosiasi dengan itikad baik," kata Michael Miller dalam pidato di Canberra, menggunakan bahasa jargon dari legislasi 2021 tersebut.

"Kami sudah memiliki kesepakatan - namun mereka mundur. Saya percaya mereka memiliki kewajiban untuk memperbarui perjanjian-perjanjian tersebut, dan menghormati hukum kita," ujarnya. "Dengan tegas, kita tidak boleh membiarkan diri kita diintimidasi."

Sebelumnya Meta pernah mengatakan minat terhadap berita menurun di platformnya dan memandang platform-platform tersebut sebagai saluran distribusi gratis yang bisa digunakan perusahaan media untuk memperluas audiens mereka.

Penerbit-penerbit berpendapat bahwa Facebook dan raksasa internet lainnya tidak adil karena memperoleh pendapatan iklan ketika tautan ke artikel berita muncul di platform mereka.

Meta telah mengadakan kesepakatan pembayaran dengan perusahaan-perusahaan media Australia pada tahun 2021, namun sebagian besar di antaranya berakhir tahun ini.

Jika pemerintah mencoba menegakkan undang-undang 2021 tersebut, Meta dapat memblokir pengguna untuk memposting kembali artikel berita seperti yang dilakukannya secara singkat di Australia pada tahun 2021. Meta sudah  melakukan hal sama  sejak 2023 di Kanada, yang memiliki undang-undang serupa. Sementara  para akademisi telah mencatat peningkatan penyebaran informasi yang menyesatkan sebagai akibat langkah Meta itu.

Di Indonesia hal serupa juga dilakukan, karena Meta menganggap berita yang diunggah diplatformnya dilakukan oleh pemilik akun secara sukarela. 

Meta telah mengurangi promosi berita dan konten politiknya untuk mengarahkan lalu lintas dan mengatakan akan menghentikan tab di Facebook yang mempromosikan berita di Australia.

Dalam pidatonya, Miller juga mengecam dampak media sosial terhadap kesehatan mental dan penguatannya terhadap penipuan serta masalah sosial seperti misogini.

Dia mengusulkan kerangka kerja regulasi untuk perusahaan teknologi seperti Meta, TikTok, dan X, yang dulunya dikenal sebagai Twitter, yang katanya akan melindungi warga Australia.

Ini termasuk membuat perusahaan bertanggung jawab atas semua konten di platform mereka, undang-undang persaingan untuk periklanan digital, penanganan yang lebih baik terhadap keluhan konsumen, dan sumbangan untuk program-program kesehatan mental.

"Perusahaan yang tidak mematuhi aturan-aturan ini harus diusir dari pasar Australia," kata Miller.

Namun Jurubicara Meta membantah. "Saran bahwa Meta tidak menghormati hukum atau standar masyarakat Australia adalah omong kosong," ujar sang jubir.

Menurut jubir, Meta  telah membatasi akses ke konten sesuai dengan hukum Australia, bekerja sama dengan penegak hukum untuk mencegah bahaya dunia nyata, dan melatih ribuan anak muda Australia dalam keselamatan online.