Binance.US Tunjuk Lesley O’Neill Jadi Pengawas Anti Pencucian Uang

JAKARTA - Binance.US, cabang Binance di Amerika Serikat, dikabarkan telah menunjuk Lesley O’Neill sebagai Chief Compliance Officer (CCO) atau pejabat kepatuhan baru. O’Neill menggantikan Tammy Weinrib yang mengundurkan diri pada November lalu setelah bekerja selama hampir dua tahun.

O’Neill memiliki latar belakang yang kuat di bidang fintech, terutama di Prove Identity, sebuah perusahaan yang menyediakan layanan verifikasi identitas digital. Dia telah bekerja di Prove Identity selama lima tahun, dua tahun di antaranya sebagai CCO. Sebelum bergabung dengan Prove Identity, dia juga pernah bekerja di sektor keuangan konvensional, termasuk di Bank of America dan Citigroup.

Sebagai CCO di Binance.US, O’Neill akan bertugas mengawasi program-program yang berkaitan dengan kepatuhan peraturan, seperti know-your-customer (KYC), anti-money laundering (AML), dan sanksi. Dia juga akan berkoordinasi dengan regulator dan otoritas terkait untuk memastikan kepatuhan Binance.US terhadap hukum dan standar industri.

Menurut laporan The Crypto Basic, Norman Reed, CEO sementara Binance.US, menyambut baik penunjukan O’Neill. Dia mengatakan bahwa O’Neill memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk memimpin fungsi kepatuhan dan hukum di Binance.US, terutama di bidang penipuan dan identitas. Dia juga menekankan bahwa Binance.US berkomitmen untuk membangun kepercayaan dan transparansi di pasar kripto AS.

Binance.US adalah salah satu anak perusahaan Binance, yang didirikan oleh Changpeng Zhao pada 2017. Binance merupakan pemimpin pasar global dalam hal volume perdagangan kripto, dengan lebih dari 100 juta pengguna di seluruh dunia. Binance menawarkan berbagai layanan, seperti spot, margin, futures, options, dan perdagangan peer-to-peer, serta produk-produk keuangan terdesentralisasi (DeFi).

Di sisi lain, Binance juga menghadapi tantangan regulasi di berbagai negara, termasuk AS. Pada Juni 2020, Securities and Exchange Commission (SEC) AS mengajukan gugatan terhadap Binance, Zhao, dan beberapa eksekutif lainnya, dengan tuduhan menjual sekuritas tanpa izin.

Gugatan tersebut mengklaim bahwa Binance menjual token digital yang dianggap sebagai sekuritas, seperti Binance Coin (BNB), Binance USD (BUSD), dan token lainnya yang terkait dengan proyek-proyek DeFi. Gugatan tersebut juga menuduh bahwa Zhao memiliki kendali penuh atas Binance.US, meskipun mengklaim bahwa Binance.US beroperasi secara independen dari Binance.

Pada November 2020, Binance mencapai kesepakatan dengan Departemen Kehakiman (DOJ) AS, Departemen Keuangan (Treasury) AS, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) AS, dan Kantor Pengendalian Aset Asing (OFAC) AS, untuk menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi oleh perusahaan.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Binance setuju untuk membayar denda sebesar $4,3 miliar (Rp60,5 triliun), yang merupakan denda terbesar yang pernah dikenakan kepada sebuah perusahaan kripto. Binance juga setuju untuk mengimplementasikan program kepatuhan yang lebih ketat, termasuk KYC, AML, dan sanksi, serta bekerja sama dengan regulator dan penegak hukum AS.

Selain itu, Zhao mengundurkan diri sebagai CEO Binance dan mengaku bersalah atas pelanggaran AML. Dia setuju untuk membayar denda pribadi sebesar $50 juta (Rp704 miliar) dan berjanji untuk tidak terlibat dalam aktivitas kripto ilegal di AS.

Di tengah krisis regulasi ini, Binance.US juga mengalami pergantian pimpinan. Brian Shroder, mantan CEO Binance.US, mengundurkan diri pada September 2020, bersama dengan beberapa staf lainnya. Reed, yang merupakan mantan regulator SEC dan mantan Chief Legal Officer dan General Counsel Binance.US, ditunjuk sebagai CEO sementara.

Selain Reed dan O’Neill, Binance.US juga merekrut beberapa eksekutif baru, seperti Chief Operating Officer (COO) Michael Cahill, Chief Marketing Officer (CMO) Mark Kelly, dan Chief Technology Officer (CTO) David Hirsch. Meskipun menghadapi tekanan regulasi, Binance tetap menjadi bursa kripto global yang dominan.