JAKARTA - Argentina mengambil langkah berani dengan mengizinkan penggunaan Bitcoin sebagai alat tukar dalam kontrak keuangan. Kontrak Bitcoin berarti bentuk perjanjian hukum yang memungkinkan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak untuk menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran. Hal ini diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Argentina, Diana Mondino, melalui akun Twitternya.
"Kami menegaskan dan mengonfirmasi bahwa di Argentina, kontrak dapat dilakukan dalam Bitcoin," tulis Mondino dalam bahasa Spanyol, 21 Desember.
Keputusan ini merupakan bagian dari agenda reformasi ekonomi yang diusung oleh Presiden Javier Milei, yang terpilih pada November 2023. Milei dikenal sebagai pendukung mata uang kripto. Salah satu agenda Mile adalah menghapus bank sentral. Menurutnya, bank sentral adalah sumber korupsi dan inflasi.
Ia juga berjanji untuk menggunakan dolar untuk membangkitkan ekonomi Argentina, yang saat ini mengalami krisis inflasi dan utang. Sayangnya, rencana dolarisasi tersebut mendapat tentangan dari berbagai pihak, termasuk dari profesor Johns Hopkins University, Steve Hanke, yang merupakan ahli ekonomi moneter.
Hanke menilai bahwa dolarisasi akan memperburuk kondisi Argentina, yang membutuhkan fleksibilitas nilai tukar untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi global.
Sejak menjabat pada 10 Desember, Milei telah mengambil sejumlah kebijakan kontroversial, seperti menurunkan nilai peso Argentina hingga lebih dari 50% terhadap dolar AS. Pada akhir 2023, kurs peso mencapai 150 peso per dolar AS, atau sekitar Rp 2.307.000 (Rp15.380 per dolar AS).
BACA JUGA:
Tidak hanya bitcoin
Dengan mengizinkan Bitcoin sebagai mata uang kontrak, pemerintah Argentina seolah mengakui bahwa peso tidak lagi memiliki daya beli yang memadai. Mondino bahkan menyatakan bahwa warga Argentina dapat menggunakan media pertukaran apa pun yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak, termasuk barang-barang seperti baja atau susu.
"Ini berarti bahwa kami kembali ke sistem barter, yang merupakan bentuk perdagangan paling primitif dan tidak efisien," kata Martha Lamartha, seorang pengguna media sosial yang mengkritik pernyataan Mondino. Ia menulis dengan nada sarkastis bahwa ia dapat membantu Mondino mendapatkan perawatan gigi dengan imbalan jeruk, tas, kaset video, dan mainan.
BACA JUGA:
Langkah pemerintah Argentina ini juga dianggap meniru Republik Afrika Tengah, yang pada 2022 mengumumkan bahwa Bitcoin menjadi alat pembayaran resmi di negara tersebut. Akan tetapi kebijakan ini tidak banyak membantu perekonomian Afrika Tengah, yang masih termasuk salah satu negara termiskin di dunia.
Selain mengizinkan Bitcoin sebagai mata uang kontrak, pemerintah Argentina juga mengumumkan beberapa langkah lain untuk mengatasi krisis ekonomi, seperti menghapus subsidi bahan bakar dan transportasi, mengurangi jumlah kementerian, dan merevisi hukum ketenagakerjaan.