JAKARTA - Kantor Bitcoin Nasional (ONBTC) El Salvador mengatakan program Visa Kebebasan senilai 1 juta dolar AS (Rp15,6 miliar) telah menerima ratusan pertanyaan sejak diluncurkan pada 7 Desember. Bahkan diperkirakan akan habis terjual sebelum akhir tahun 2023.
Dalam komentar yang dikirim melalui email kepada Cointelegraph, juru bicara ONBTC El Salvador mengatakan telah menerima ratusan pertanyaan dan "lusinan lebih banyak lagi aplikasi" secara online maupun langsung di kedutaan dan konsulatnya.
"Berdasarkan tingkat minat saat ini, kami memperkirakan program ini akan habis terjual pada akhir tahun," kata jubir ONBTC.
Diluncurkan oleh pemerintah El Salvador pada 7 Desember bekerja sama dengan penerbit stablecoin Tether, Visa Kebebasan adalah program kewarganegaraan melalui donasi yang memberikan visa tinggal dan jalur menuju kewarganegaraan bagi 1.000 orang yang bersedia menyumbangkan 1 juta dolar AS dalam Bitcoin untuk negara tersebut.
Juru bicara ONBTC menjelaskan bahwa program ini terbatas pada 1.000 slot per tahun kalender.
Komentator pasar seperti Chief Investment Officer Altana Digital Currency, Alistair Milne, menggambarkan program visa senilai satu juta dolar El Salvador sebagai "tidak kompetitif" jika dibandingkan dengan negara-negara seperti Malta yang menawarkan kewarganegaraan Eropa penuh dengan harga 810.000 dolar AS (Rp12,6 miliar).
BACA JUGA:
Namun, ONBTC mengatakan harga 1 juta dolar AS untuk visa Kebebasan lebih dari cukup. "Jika boleh dikatakan, sebenarnya harganya malah terlalu rendah. Meskipun ada banyak program kewarganegaraan di dunia, hanya ada satu negara Bitcoin," kata juru bicara tersebut.
Meskipun harganya tinggi dibandingkan dengan program visa lainnya, kebijakan dan insentif pro-Bitcoin yang banyak diterapkan oleh Presiden El Salvador, Nayib Bukele selama beberapa tahun terakhir bisa membujuk para penggemar Bitcoin yang mencari perubahan.
Pada September 2021, Bukele mengakui Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah dan menghapus semua pajak capital gains bagi investor Bitcoin. Ia kemudian menghapus semua bentuk pajak bagi perusahaan teknologi dan kripto yang memilih untuk beroperasi di negara tersebut.
Bukele mengundurkan diri sebagai presiden pada 1 Desember untuk fokus pada kampanye pencalonannya menjelang pemilihan umum negara tersebut pada Februari 2024.