India Ingin Perangi Aktivitas Ilegal yang Terkait dengan Mata Uang Kripto

JAKARTA - India mengumumkan rencana ambisiusnya untuk mengembangkan basis data global yang komprehensif yang akan mencakup semua pertukaran mata uang kripto, termasuk yang ada di dark web. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi dan memerangi kejahatan terkait mata uang kripto.

Rencana ini dijadwalkan akan diluncurkan pada akhir tahun fiskal ini atau pada bulan Maret 2024. Langkah ini dianggap sebagai bagian penting dari strategi India untuk mengukuhkan dirinya sebagai pemain utama dalam mengatur mata uang kripto di tingkat global.

Basis data yang sedang dikembangkan akan menjadi alat yang sangat berguna bagi lembaga penegak hukum, seperti Direktorat Penegakan Hukum (ED), Departemen Pajak Penghasilan India, dan entitas penegak hukum internasional lainnya. Dengan bantuan basis data ini, mereka akan dapat melacak dan mengumpulkan data terkait aktivitas mata uang kripto ilegal.

Langkah India ini juga sejalan dengan kesepakatan yang dicapai oleh para pemimpin G20 tentang kerangka kerja regulasi mata uang kripto di seluruh dunia. Pada bulan Agustus, para pemimpin G20 mencanangkan penerapan Kerangka Kerja Pelaporan Aset Kripto (CARF) yang diperkenalkan oleh Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

Sebagai informasi tambahan, CARF adalah sebuah kerangka kerja pajak global yang transparan, yang memungkinkan negara-negara untuk berbagi informasi tentang aset mata uang kripto.

India Perkuat Posisinya dalam Industri Kripto

India telah meningkatkan kehadirannya dalam industri mata uang kripto dan mendapatkan pengakuan sebagai pemimpin dalam adopsi mata uang kripto secara global. Selain itu, India saat ini menempati peringkat sebagai pasar mata uang kripto terbesar kedua di dunia berdasarkan volume transaksi.

Bersamaan dengan itu, lonjakan adopsi kripto juga membawa peningkatan dalam aktivitas kriminal terkait mata uang kripto. Oleh karena itu, pihak berwenang India telah meningkatkan upaya mereka dalam mengatur dan mengawasi sektor ini.

Selama KTT G20, Perdana Menteri India Narendra Modi secara aktif mendukung upaya penciptaan kerangka kerja global untuk regulasi mata uang kripto. Selain itu, sebagai bagian dari usaha mereka untuk melawan kejahatan terkait mata uang kripto, India telah memperkenalkan Alat Analisis dan Intelijen Kripto.