Tidak Hanya di Indonesia, Uni Eropa Juga Waspadai Kehadiran Deepfake Jelang Pemilu

JAKARTA - Pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan/AI Generatif ternyata telah menjadi sorotan para pemangku kepentingan di seluruh negara, terkait risiko yang akan muncul. 

Baru-baru ini Uni Eropa memperingatkan perlunya lebih banyak upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi risiko yang ditimbulkan oleh alat AI generatif yang dapat diakses secara luas. 

Wakil Presiden Vera Jourova dalam pidato yang disampaikan pada Selasa, 26 September itu menyoroti disinformasi yang dihasilkan oleh AI (deepfake) sebagai potensi ancaman terhadap pemilu mendatang. 

Memberikan pembaruan mengenai Kode Praktik Sukarela tentang Disinformasi, Jourova menyambut baik upaya awal sejumlah platform arus utama untuk mengatasi risiko AI dengan mulai menerapkan perlindungan untuk memberi tahu pengguna tentang asal sintetis dari konten yang diposting online. 

"Upaya-upaya ini perlu dilanjutkan dan diintensifkan mengingat tingginya potensi produk AI yang realistis dalam menciptakan dan menyebarkan disinformasi. Risikonya sangat tinggi terutama dalam konteks pemilu," tambahnya, dikutip di situs resmi pemerintah Uni Eropa. 

"Oleh karena itu, saya mendesak semua pihak untuk waspada dan memberikan perlindungan yang efisien terhadap hal ini dalam konteks pemilu," ujar Jourova lebih lanjut. 

Komisaris UE juga mencatat bahwa dia akan bertemu dengan perwakilan pembuat ChatGPT, OpenAI, hari ini untuk membahas masalah ini.

Tidak hanya di Eropa, di Indonesia, deepfake juga menjadi ancaman dalam pelaksanaan pemilu yang akan datang. 

"Bagi Bawaslu ini ancaman yang luar biasa, karena ini bisa digunakan untuk memproduksi disinformasi bukan hanya untuk kepentingan politik, tapi untuk men-destroy lembaga otoritatif seperti Bawaslu," ujar Ronald Manoach, Tenaga Ahli Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu dalam acara #YukPahamiPemilu Google beberapa waktu lalu.