Pengawas Privasi Prancis Ragukan Legalitas Pengumpulan Data Biometrik dalam Proyek Worldcoin 

JAKARTA - Pengawas privasi Prancis, CNIL, menyatakan pada Jumat 28 Juli bahwa mereka menyadari adanya proyek Worldcoin yang didirikan oleh Sam Altman, pendiri ChatGPT, dan bahwa legalitas pengumpulan data biometrik dalam proyek tersebut "diragukan".

Worldcoin, yang diluncurkan pada Senin, 24 Juli meminta pengguna untuk memberikan pemindaian iris mereka sebagai imbalan untuk mendapatkan ID digital dan dalam beberapa negara, kriptokurensi gratis. Situs webnya mengatakan telah berhasil mendaftarkan 2,1 juta orang, sebagian besar melalui uji coba selama dua tahun terakhir.

Worldcoin telah mendirikan lokasi pendaftaran di berbagai tempat di seluruh dunia, di mana orang-orang dapat memindai wajah mereka dengan menggunakan "orb" berkilauan. Pengawas data Inggris menyatakan minggu ini bahwa mereka akan menyelidiki Worldcoin setelah diluncurkan.

CNIL, pengawas Prancis, menjawab pertanyaan dari Reuters tentang Worldcoin dengan menyatakan, "Legalitas pengumpulan data ini diragukan, begitu juga dengan ketentuan penyimpanan data biometrik."

Tanggapan CNIL melalui email kepada Reuters menyatakan bahwa mereka telah memulai investigasi, yang mengungkap bahwa otoritas negara Bayern di Jerman memiliki yurisdiksi atas kasus ini. Otoritas Bayern sejak itu telah melakukan investigasi dengan dukungan dari CNIL.

Worldcoin "dirancang untuk melindungi privasi individu dan telah membangun program privasi yang kuat" dan berkomitmen untuk memastikan mematuhi persyaratan regulasi, demikian disampaikan oleh Worldcoin Foundation melalui email. Worldcoin Foundation berbasis di Kepulauan Cayman dan menggambarkan dirinya sebagai "pengelola protokol Worldcoin".

"Worldcoin Foundation mematuhi semua undang-undang dan regulasi yang mengatur pemrosesan data pribadi di pasar di mana Worldcoin tersedia," demikian disampaikan oleh mereka. Proyek ini diawasi di Uni Eropa oleh Kantor Pemeriksaan Perlindungan Data Negara Bayern, tambah Worldcoin Foundation.

"Proyek ini akan terus bekerja sama dengan badan pemerintahan terkait atas permintaan informasi lebih lanjut mengenai praktik privasi dan perlindungan data mereka," imbuh mereka.