JAKARTA - Kementerian Keuangan Australia akan mengadopsi pendekatan "teknologi-agnostik" dan "berbasis prinsip" dalam pemetaan token aset digital guna mendefinisikan aset kripto. Hal ini dikatakan pejabat Kementerian Keuangan. Trevor Power, Asisten Sekretaris Kementerian Keuangan Australia, kepada Cointelegraph pada 26 Juni dalam acara Australian Blockchain Week.
Ia juga menyebut bahwa kerangka kerja tersebut akan dirancang untuk dengan mudah mengklasifikasikan token berdasarkan fungsi dan tujuannya.
"Dalam dokumen pemetaan token ini, banyak waktu yang digunakan untuk membicarakan tentang token, sistem, dan nilai yang disampaikan untuk tujuan mencoba membangun regulasi sedemikian rupa sehingga mengacu pada prinsip-prinsip tersebut sehingga token dapat ditempatkan di dalamnya," kata Power. "Ia berusaha menjadi teknologi-agnostik. Ia tidak mencoba menjadi spesifik terhadap token."
Power mengatakan "wajar untuk mengasumsikan" bahwa undang-undang khusus kripto akan muncul pada suatu saat di tahun 2024 - namun hal itu pada akhirnya tergantung pada bagaimana respon para pembuat kebijakan di Australia.
Aset kripto yang mengubah fungsi dan utilitasnya dari waktu ke waktu kemungkinan akan menjadi subjek tinjauan, menurut Power.
"Jika mereka menjadi sangat signifikan [...] Maka mereka akan naik kelas melalui sistem regulasi," tambah Power.
Power menekankan bahwa regulasi pemetaan token tersebut harus "kuat" agar dapat beroperasi secara "netral terhadap teknologi" dan "berbasis prinsip" untuk mempertimbangkan perubahan-perubahan semacam itu.
Departemen Keuangan menganggap pemetaan token sebagai hal yang penting untuk memahami bagaimana ekosistem kripto berinteraksi dengan kerangka regulasi keuangan yang sudah ada di Australia.
BACA JUGA:
Power mengatakan bahwa latihan pemetaan token ini tidak dipengaruhi oleh tindakan penegakan hukum regulasi baru-baru ini oleh Securities Exchange Commission Amerika Serikat.
Sebaliknya, Power berharap kerangka kerja kripto akan lebih mendekati peraturan Uni Eropa tentang Pasar Aset Kripto (MiCA).
Power juga menyambut baik perusahaan aset digital asal Amerika Serikat dan luar negeri untuk mempertimbangkan pasar Australia - asalkan mereka mematuhi kerangka kerja pemetaan token, yang bertujuan untuk menemukan keseimbangan antara inovasi dan perlindungan konsumen.
"Ada dua sisi dari setiap komponen regulasi. Salah satunya adalah memastikan bahwa kerangka kerja itu ada, dan yang kedua adalah memastikan ada ruang bagi industri untuk tumbuh dan berinovasi."
Departemen Keuangan telah melakukan proses konsultasi antara 3 Februari dan 3 Maret, yang dilakukan sekitar enam bulan setelah kerangka kerja pemetaan token diperkenalkan pada 22 Agustus.
Terkait
