Wisatawan Kecewa Kebijakan Larangan Pembayaran Kripto di Bali, Ancam Tak Berkunjung

JAKARTA - Pemerintah provinsi Bali, baru-baru ini melakukan tindakan tegas terhadap pembayaran dengan mata uang kripto untuk barang dan jasa. Mereka mengingatkan wisatawan bahwa rupiah Indonesia adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah. Beberapa wisatawan tidak puas dengan keputusan tersebut dan mengatakan bahwa mereka tidak akan berkunjung lagi.

Pada 28 Mei, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa wisatawan yang menggunakan mata uang kripto untuk pembayaran "akan ditindak tegas". Mereka dapat dikenai hukuman seperti deportasi, sanksi pidana, dan sanksi administratif. Selain itu, bisnis yang tertangkap menerima mata uang kripto juga dapat dihukum dan dipaksa untuk menghentikan operasionalnya.

Komunitas kripto memberikan berbagai tanggapan, ada yang mengatakan bahwa larangan tersebut "masuk akal" dan ada yang mengancam untuk tidak berkunjung lagi ke tempat tujuan wisata tersebut.

Di Reddit, seorang anggota komunitas membagikan keyakinannya bahwa bentuk pembayaran yang digunakan "seharusnya menjadi hak bisnis dan pelanggan". Anggota Reddit tersebut mengatakan bahwa jika kedua belah pihak bersedia menerima risiko penggunaan mata uang kripto sebagai pembayaran, mereka seharusnya diizinkan melanjutkan transaksi mereka.

Di sisi lain, anggota Reddit lainnya percaya bahwa larangan tersebut "masuk akal" untuk Indonesia. Menurut anggota komunitas tersebut, negara tersebut menggunakan uang dari wisatawan untuk "menopang mata uang mereka". Hal ini memungkinkan mata uang tersebut untuk mempertahankan nilainya. Meskipun demikian, anggota Reddit tersebut menyatakan bahwa mereka tidak setuju dengan larangan tersebut.

Sementara beberapa orang memberikan argumen dan perspektif mengenai masalah ini, yang lain mengambil pendekatan yang lebih sederhana — mempertimbangkan kembali rencana mereka untuk berkunjung ke Bali. Seorang anggota komunitas menulis: "Anggota komunitas mempertimbangkan ulang rencana liburan mereka."

Meskipun banyak yang menentang larangan tersebut, ada juga yang membela Indonesia. Menurut seorang anggota Reddit, mereka hanya melindungi pendapatan mereka. Pajak hanya dapat diterapkan ketika ada regulasi. Dalam hal ini, anggota komunitas tersebut percaya bahwa Indonesia belum memiliki regulasi tersebut. "Mereka melihat sapi perah mereka pergi dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikannya. Jadi ada satu hal yang bisa dilakukan: membangun pagar," tulis mereka, dikutip Cointelegraph.

Pariwisata adalah sektor utama yang berkontribusi pada ekonomi Bali. Penelitian menunjukkan bahwa pariwisata menyumbang hampir 28% dari pendapatan Bali. Hal ini membantu perekonomian dengan menciptakan peluang dan lapangan kerja bagi penduduk setempat. Ini menunjukkan bahwa jika wisatawan berhenti berkunjung ke negara tersebut, hal itu juga dapat menyebabkan terjadi penurunan pendapatan.

Pariwisata merupakan sektor penting yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Bali. Namun, kebijakan larangan pembayaran dengan mata uang kripto tersebut memicu kekhawatiran terhadap dampak negatif yang mungkin terjadi. Banyak wisatawan yang mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap keputusan tersebut dan mengancam untuk tidak berkunjung lagi ke Bali.

Situasi ini menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara regulasi dan inovasi di sektor pariwisata. Sambil melindungi kepentingan ekonomi dan keamanan, maka pemerintah perlu mempertimbangkan juga perkembangan teknologi dan tren global. Dalam hal ini, dialog terbuka antara pemerintah, komunitas kripto, dan pemangku kepentingan terkait lainnya dapat menjadi langkah yang baik untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak.