Bagikan:

JAKARTA – Salah satu tokoh kripto yang kontroversial, Balaji Srinivasan, baru-baru ini melontarkan pernyataan terkait perusahaan teknologi AS, Apple dan Google. Dia memperingatkan pemerintah Amerika Serikat dan negara negara lain bisa saja memaksa kedua perusahaan tersebut untuk mengakses dana kripto pengguna melalui aplikasi dari dua raksasa teknologi tersebut.  

Srinivasan menilai jika pengguna memiliki Bitcoin dalam jumlah besar berpotensi jadi isu politik di masa depan. Lanjutnya, pemerintah yang kekurangan uang dapat mengambil sebagian dana kripto milik masyarakat.

Dia pun menguraikan caranya. Salah satunya adalah pemerintah kemungkinan memaksa Apple, Google, dan perusahaan teknologi lain untuk memberikan akses kunci pribadi (private key) dari server, perangkat atau peramban yang mereka kontrol. Dana tersebut berpotensi diambil dan akan diberikan ke pemerintah yang memerlukan uang tunai.

Kekhawatiran Srinivasan

Srinivasan juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap Apple dan Google, yang dianggapnya sebagai risiko sistemik bagi kripto. Jika diperintahkan oleh pemerintah federal, perusahaan-perusahaan ini bisa mengakses melalui pintu belakang ke perangkat iPhone dan Android, dan mendapatkan kunci pribadi yang dimiliki oleh pengguna.

Menurut Srinivasan, ini bukanlah tindakan peretasan yang dilakukan oleh peretas acak. Melainkan, ini terjadi ketika CEO sebuah perusahaan memberikan perintah sah untuk meretas pelanggan mereka. Contohnya adalah apa yang terjadi dengan jutaan warga Rusia pada tahun 2022, di mana setiap perusahaan teknologi di sana mengkhianati pelanggan mereka.

Srinivasan juga menyarankan bahwa jika seseorang tidak bisa mempercayai sistem operasi yang digunakan, maka hal tersebut akan menjadi sulit. Ia berpendapat bahwa Linux bisa menjadi alternatif, tetapi perangkat yang menggunakan Linux mungkin tidak bisa berkembang dengan cepat.

Meskipun bursa kripto yang dibangun di atas Linux juga bisa menjadi jawaban, namun bursa semacam itu biasanya menjadi tempat penyimpanan kripto oleh pihak ketiga dan masih rentan terhadap serangan serupa.