JAKARTA - Dua perusahaan, Sonos Inc dan Alphabet's Google LLC akan menghadapi sidang di pengadilan federal San Francisco pada Senin 8 Mei atas klaim bahwa Google menyalin teknologi smart-speaker yang dipatenkan oleh Sonos pada perangkat audio nirkabel seperti Google Home dan Chromecast Audio.
Kasus ini adalah bagian dari sengketa kekayaan intelektual yang meluas antara mantan mitra bisnis yang mencakup gugatan hukum di AS, Kanada, Prancis, Jerman, dan Belanda.
Sonos telah meminta pengadilan untuk memberikan ganti rugi sebesar 90 juta dolar AS (Rp1,3 triliun) dari Google dalam kasus San Francisco, turun dari 3 miliar dolar AS (Rp44,1 triliun) setelah Hakim Distrik AS, William Alsup, mempersempit kasus, menurut dokumen pengadilan Google. Sonos mengklaim bahwa Google melanggar dua patennya yang terkait dengan audio nirkabel multi-ruangan.
Jurubicara Google, Jose Castaneda mengatakan kasus ini terkait dengan "beberapa fitur yang sangat spesifik yang tidak umum digunakan," dan bahwa Sonos "menyelewengkan kemitraan dan teknologi kami."
Sonos menolak berkomentar tentang sengketa tersebut. Perusahaan-perusahaan sebelumnya bekerja sama untuk mengintegrasikan layanan musik streaming Google ke dalam produk-produk Sonos.
Sonos pertama kali menggugat Google atas pelanggaran paten di Los Angeles dan di Komisi Perdagangan Internasional AS pada tahun 2020, dengan tuduhan bahwa raksasa teknologi itu meniru teknologinya selama kerja sama mereka.
BACA JUGA:
Sonos memenangkan larangan impor terbatas pada beberapa perangkat Google dari ITC tahun lalu, yang sedang digugat banding oleh Google. Google telah mengajukan gugatan paten sendiri di California dan di ITC.
Alsup telah mengeluarkan komentar tajam bagi kedua perusahaan. Bulan lalu, dia menyebut serangan mereka terhadap kesaksian ahli satu sama lain sebagai "simbolik dari yang terburuk dalam litigasi paten" dengan "banyak tinta yang tertumpah untuk sedikit tujuan."
Dalam sebuah perintah pada tahun 2020, ia mengutip "sumber daya yang sangat besar" yang telah dikeluarkan dalam sengketa tersebut.
"Pada akhirnya, tagihan hukum pihak-pihak kami kemungkinan telah dapat membangun puluhan sekolah, membayar semua guru, dan menyediakan makan siang hangat untuk anak-anak," tulis hakim tersebut.
