Parlemen Uni Eropa Desak Pemimpin Dunia Gelar Pertemuan Khusus untuk Kendalikan Pengembangan AI

JAKARTA - Sebanyak 12 anggota Parlemen Eropa yang sedang mengerjakan legislasi UE terkait teknologi, pada Senin 17 April mendesak Presiden AS Joe Biden dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen untuk menggelar pertemuan khusus guna mencari cara mengendalikan pengembangan sistem kecerdasan buatan (AI) yang semakin pesat, seperti ChatGPT.

Pernyataan tersebut muncul beberapa minggu setelah pemilik Twitter, Elon Musk, dan lebih dari 1.000 tokoh teknologi lainnya menuntut penundaan selama enam bulan dalam pengembangan sistem yang lebih kuat dari iterasi terbaru ChatGPT yang didukung oleh Microsoft   OpenAI, yang dapat meniru manusia dan membuat teks serta gambar berdasarkan permintaan.

Surat terbuka tersebut, yang diterbitkan oleh Future of Life Institute (FLI) pada Maret lalu, telah memperingatkan bahwa AI dapat menyebarkan informasi yang salah dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan mesin dapat "lebih banyak, lebih pintar, usang, dan menggantikan" manusia jika dibiarkan tanpa pengawasan.

Anggota Parlemen Eropa tersebut mengatakan mereka tidak sepenuhnya setuju dengan beberapa pernyataan "lebih alarmis" dalam surat FLI.

"Namun demikian, kami setuju dengan pesan inti surat tersebut: dengan evolusi cepat AI yang kuat, kami melihat perlunya tindakan politik yang signifikan," tambah mereka seperti dikutip Reuters.

Surat tersebut mendorong negara demokratis dan "non-demokratis" untuk merenungkan sistem pemerintahan yang potensial, dan untuk bersikap hati-hati dalam pengembangan AI yang sangat kuat.

Sementara Jurubicara von der Leyen belum segera merespons permintaan komentar dari media.

Minggu lalu, regulator cyberspace China mengumumkan langkah-langkah draft untuk mengelola layanan AI generatif, dengan menginginkan perusahaan untuk mengirimkan penilaian keamanan kepada otoritas sebelum meluncurkan penawarannya ke publik.

Pemerintahan Biden juga telah mencari pendapat publik mengenai langkah akuntabilitas potensial untuk sistem AI karena pertanyaan muncul mengenai dampaknya terhadap keamanan nasional dan pendidikan.

Komisi Eropa mengajukan draf peraturan untuk Undang-Undang AI hampir dua tahun yang lalu, di mana alat AI diharapkan diklasifikasikan berdasarkan tingkat risikonya, mulai dari rendah hingga tidak dapat diterima.

Komite parlementer sedang membahas rancangan undang-undang sepanjang 108 halaman tersebut dan berharap mencapai posisi bersama pada tanggal 26 April, menurut dua sumber yang akrab dengan masalah tersebut.