Montana Bakal Jadi Negara Bagian yang Larang Warganya Gunakan TikTok

JAKARTA - Montana siap menjadi negara bagian pertama yang sepenuhnya melarang penggunaan TikTok di perangkat pribadi.

Aturan pelarangan didasarkan pada Rancangan Undang-Undang (RUU) yang kemarin dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mewajibkan toko aplikasi untuk memblokir aplikasi di negara bagian Amerika Serikat (AS) itu dan melarang warganya untuk mengunduh.

Anggota DPR di Montana House memberikan suara 54-43 untuk meloloskan RUU tersebut, yang dikenal sebagai SB419.

RUU ini berisi, larangan pengunduhan TikTok di Montana dan akan mendenda entitas apa pun, toko aplikasi atau TikTok 10.000 dolar AS (Rp147 jutaan) per hari.

Denda itu ditujukan untuk setiap kali seseorang ditawari kemampuan mengakses platform media sosial atau mengunduh aplikasi tersebut. Hukuman tidak akan berlaku untuk pengguna.

Sekarang, RUU diteruskan ke Gubernur Republik Greg Gianforte, yang sebelumnya melarang aplikasi dari perangkat milik negara China ini pada Maret lalu.

Jika Gianforte menandatangani RUU tersebut, akan mulai berlaku pada Januari 2024, meskipun jauh sebelum itu bisa cepat menghadapi tantangan hukum yang signifikan.

"Kami akan terus berjuang untuk pengguna dan pencipta TikTok di Montana yang mata pencaharian dan hak Amandemen Pertama terancam oleh tindakan berlebihan pemerintah yang mengerikan ini," ujar Juru bicara TikTok Brooke Oberwetter, seperti dikutip dari NYPost, Sabtu, 15 April.

"(Pendukung RUU tersebut) telah mengakui mereka tidak memiliki rencana yang layak untuk mengoperasionalkan upaya menyensor suara orang Amerika ini dan bahwa konstitusionalitas RUU tersebut akan diputuskan oleh pengadilan,” imbuhnya.

TikTok, yang dimiliki oleh ByteDance berbasis di China, telah berada di bawah pengawasan ketat atas kekhawatiran dapat menyerahkan data pengguna kepada pemerintah negara tersebut atau mendorong propaganda pro-Beijing dan informasi yang salah di platform itu.

Para pemimpin di FBI, CIA, dan DPR AS telah menyampaikan kekhawatiran tersebut, tetapi belum memberikan bukti apa pun untuk menyatakan TikTok melakukan hal tersebut.

TikTok telah lama membantah klaim ini, dan telah berkomitmen lebih dari satu miliar dolar untuk Proyek Texas, sebuah proyek yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah keamanan nasional. Pemerintah AS juga berusaha memaksa ByteDance untuk melepaskan diri sepenuhnya dari TikTok.