Rencana Label Keamanan Uni Eropa Dikritik oleh Kelompok Lobbying Teknologi

JAKARTA - Sebuah laporan yang dipesan oleh kelompok advokasi teknologi, Computer and Communications Industry Association (CCIA), mengatakan bahwa rencana label keamanan cloud Uni Eropa yang diusulkan dapat membatasi akses layanan cloud Amazon, Google, Microsoft, dan penyedia layanan cloud non-Uni Eropa lainnya.

Laporan yang diterbitkan oleh European Centre for International Political Economy (ECIPE) menggarisbawahi kekhawatiran terhadap rencana label Uni Eropa di kalangan raksasa teknologi AS yang belum membuat komentar publik.

Masalah yang muncul adalah bahwa sertifikasi skema EUCS (EU cybersecurity agency ENISA's certification scheme) yang ditetapkan oleh agen keamanan siber Uni Eropa (ENISA) meminta penyedia layanan cloud harus memiliki kantor pusat terdaftar dan markas global di Uni Eropa serta mengoperasikan layanan cloud dan menyimpan dan memproses data pelanggan di wilayah Uni Eropa.

"Dalam pandangan saya, niat politiknya adalah untuk mengekang pemasok asing tetapi tentu saja akan memiliki dampak juga pada bisnis Uni Eropa yang lebih atau kurang mengandalkan layanan komputasi awan," kata Direktur ECIPE Matthias Bauer kepada Reuters.

"Negara anggota seharusnya sekarang meminta kepada agensi keamanan siber dan juga Komisi Eropa untuk mengabaikan persyaratan imunitas EUCS yang didorong secara politik," tambahnya.

"ENISA menunggu pendapat dari negara-negara Uni Eropa dan akan menyelesaikan skema tersebut dengan mempertimbangkan pendapat tersebut dan menyerahkan skema calon akhir ke Komisi Eropa," kata juru bicara ENISA.

Komisi Uni Eropa menolak untuk berkomentar mengenai laporan ECIPE.

"Skema tersebut harus sepenuhnya sesuai dengan hukum Uni Eropa, serta dengan komitmen internasional Uni Eropa, termasuk perdagangan," kata juru bicara Komisi Eropa.

ECIPE mengatakan bahwa proposal tersebut dapat menetapkan preseden yang berbahaya bagi setiap sektor data-intensif, sehingga label keamanan siber dapat menjadi wajib bagi teknologi baru seperti perangkat terhubung internet di sektor energi, perawatan kesehatan, dan kendaraan otonom.

Larangan itu juga dapat memicu tindakan balas dendam oleh mitra perdagangan Uni Eropa, kata lembaga pemikir tersebut.