Belasan Ribu Desa di Indonesia Masih Belum Terjamah Jaringan Internet

JAKARTA - Berdasarkan survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) diperkirakan 196,7 juta masyarakat sudah terhubung dengan internet. Walau mengalami pertumbuhan yang signifikan, nyatanya banyak desa yang belum terhubung dengan infrastruktur internet. 

"Kenaikan pengguna internet sampai 73 persen ini merupakan angka yang cukup bagus, tapi tak dipungkiri ada sekitar kurang lebih 12.500 desa yang saat ini memang belum punya koneksi internet," kata Ketua APJII Jamalul Izza dalam laporannya, Selasa, 15 Desember.

Izza menyebutkan ada banyak kesulitan untuk melakukan pembangunan infrastruktur internet di Indonesia. Salah satunya, letak geografi Indonesia yang cukup berbeda dengan negara lain.

Rencananya, kata Izza di tahun 2021 pemerintah akan lebih konsen di penetrasi internet di pedesaan, melalui program kami yaitu Desa Internet Mandiri 2020 yang sudah dicanangkan dari tahun 2019. 

"Lokasinya yang pegunungan, laut, pulau-pulau menjadi tantanga berat buat Indonesia, namun sebenarnya kita sudah punya teknologi-teknologi yang memang bisa kita andalkan untuk penetrasi internet, target kita adalah di tahun 2022 itu semua daerah sudah di internet," paparnya.

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh GM Future Network Project Telkomsel, Ronald Limoa yang mengaku kendala geografis memang menjadi masalah utama jaringan internet ke daerah pelosok Indonesia. 

Karenanya, diperlukan inovasi dari operator agar layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah-daerah dapat tetap tersampaikan, dan tak terhalangi oleh infrastruktur pendukung, seperti listrik.

“Telkomesel dalam hal ini, sudah membangun pembangkit listrik tenaga surya atau bahkan di daerah-daerah yang memang aliran sungainya baik, kami juga mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), itu sudah kami kembangkan,” jelas Ronald.

Sementara, Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Ahmad M Ramli juga menyinggung masalah yang paling krusial, seperti menghimbau agar pemerintah daerah memiliki pandangan yang sejalan dengan pemerintah pusat, bahkan perlu memiliki visi yang multiplayer efek.

"Kalau misalnya hanya berfikir untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pengelaran infrastruktur dan lain sebagainya, itu terlalu kecil. Tapi jika berpikir soal jangkauan dari layanan telekomunikasinya yang mempengaruhi ekonomi masyarakat, layanan publik menjadi berjalan dengan baik, tentu itu jauh lebih bermanfaat,” tegas Ismail.