Pajak Kripto di Indonesia Tidak Optimal, Bos Binance Changpeng Zhao: Bebankan Pajak pada Bisnisnya, Jangan Pada Penghasilan Pengguna

JAKARTA – Pendiri dan CEO Binance, Changpeng Zhao menjadi salah satu panelis dalam KTT Business 20 (B20) yang digelar di Bali pada 14 November kemarin. Zhao membahas permasalahan di seputar industri kripto termasuk perlindungan pengguna dan beban pajak.

Zhao merupakan salah satu panelis dari berbagai tokoh terkemuka dalam industri teknologi selain Elon Musk (CEO Tesla dan SpaceX), Jeff Bezos (pendiri Amazon), Anthony Tan (pendiri Grab), dan lebih banyak lagi. B20 Indonesia Summit berlangsung selama dua hari 13-14 November 2022.

Dalam kesempatan itu, pendiri Binance itu menjelaskan bahwa setiap orang dalam industri kripto bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada pengguna mereka. Untuk itu, dia menekankan adanya kerja sama untuk merancang standar yang kuat.

“Semua orang di industri ini memiliki tanggung jawab untuk melindungi pengguna. Kami berharap para pelaku industri dapat bekerja sama untuk mengumpulkan pendapat dan menetapkan standar yang kuat,” kata sosok yang akrab disapa CZ.

Changpeng Zhao menyatakan permasalahan yang menimpa industri kripto baru-baru ini, kolapsnya bursa kripto terkemuka FTX, telah mendesak perusahaan perdagangan kriptonya dan berbagai pihak untuk menyusun pedoman umum guna meningkatkan transparansi.

“Mengingat serangkaian peristiwa baru-baru ini di tahun ini, Binance melihat pentingnya mengembangkan pedoman umum. Kami akan mencoba untuk bersama-sama dengan pelaku industri lainnya untuk membentuk standar bisnis yang sama. Semua pemain industri perlu meningkatkan transparansi dan bekerja sama dengan regulator untuk membuat industri lebih kuat,” ujar CEO Binance ini.

Tidak hanya itu, CZ juga membahas permasalahan pajak yang dibebankan dalam industri aset kripto. Zhao mencatat bahwa penerapan pajak kripto di Indonesia belum optimal.

“Menurut saya sebenarnya pajak sekarang, pajak baru yang diperkenalkan baru-baru ini di Indonesia tidak optimal. Saya pikir (menarik) pajak memang bagus, tapi cara untuk mendapatkan jumlah pajak yang tinggi… saya kira, itu bisa saja salah,” tandas Changpeng Zhao.

Menurutnya, pengguna tidak sepatutnya dibebankan pajak penghasilan dari transaksi kripto. Dia menekankan pajak seharusnya dibebankan pada penghasilan perusahaan kripto itu sendiri.

“Jika kita memberikan pajak 0,1 sampai 2% dari transaksi itu akan berdampak tidak banyak transaksinya. Jadi, bebankan pajak pada bisnisnya di industri, pajak penghasilan perusahaan,” pungkasnya.

Beberapa pekan lalu perusahaan pertukaran kripto Binance telah membebaskan biaya transaksi perdagangan Bitcoin dalam platformnya. Ini belum dilakukan oleh pertukaran kripto dalam negeri. Dengan membebaskan beban pajak transaksi, tidak menutup kemungkinan pengguna baru berpotensi mengalami peningkatan karena biaya transaksi rendah menarik para pengguna retail.