Bagikan:

JAKARTA – Pemerintah Uzbekistan talah mengeluarkan aturan yang mewajibkan seluruh industri kripto dalam negeri untuk berkontribusi dalam anggaran negara. Dalam hal ini termasuk perusahaan pertukaran kripto dan perusahaan penambangan cryptocurrency. Peraturan tersebut mulai diberlakukan setelah didaftarkan ke Kementerian Kehakiman.

Menurut RUU yang ditulis oleh Badan Nasional Proyek Perspektif (NAPP) di bawah Presiden Uzbekistan, perusahaan kripto yang mendapat izin harus membayar biaya setiap bulan. Tarif yang berbeda telah ditetapkan untuk berbagai kategori operator mata uang kripto.

Pertukaran kripto, misalnya, akan dikenakan tarif tertinggi 120 juta soum Uzbekistani (hampir 11.000 dolar AS) sementara bursa kripto akan membayar sekitar 540 dolar AS, menurut laporan outlet kripto Bits.media.

Sementara tarif untuk penambang individu akan dibebankan sekitar 270 dolar AS per bulan dan kumpulan penambangan harus mentransfer ke pemerintah sedikitnya di atas 2.700 dolar AS, dengan nilai tukar saat ini. Pada saat yang sama, penyedia layanan kustodian akan menikmati biaya terendah – 135 dolar AS per bulan.

“Kegagalan untuk membayar biaya dalam waktu satu bulan merupakan alasan untuk penangguhan perizinan. Jika perusahaan tidak membayar biaya selama dua bulan dalam setahun, lisensi dapat dibatalkan," menurut salah satu ketentuan hukum, dilansir dari Bitcoin.com News. NAPP akan memotong 20% dari setiap pembayaran dan sisanya akan masuk ke kas pemerintah.

Tahun ini, pihak berwenang Uzbekistan telah cukup aktif dalam upaya mereka untuk mengatur ekonomi kripto yang berkembang di negara itu. Pada musim semi, Presiden Shavkat Mirziyoyev menandatangani dekrit yang memperluas kerangka peraturan untuk pasar mata uang digital negara Asia Tengah. Ini memberikan definisi hukum untuk aset kripto, pertukaran, dan penambangan, dan membebankan tugas pengawasan kepada NAPP.

Pada bulan Juni, pemerintah di Tashkent mempresentasikan seperangkat aturan pendaftaran baru untuk perusahaan yang terlibat dalam ekstraksi mata uang digital dan mewajibkan penambang untuk menggunakan energi terbarukan. Menyusul lonjakan aktivitas platform online yang menyediakan layanan kripto kepada warga Uzbekistan tanpa perizinan dari pihak setempat, NAPP mengambil tindakan untuk memblokir akses ke situs pertukaran kripto asing pada bulan Agustus.