JAKARTA - Anggota parlemen AS dan TikTok sedang menyusun rencana, di mana aplikasi video bentuk pendek akan membuat perubahan pada keamanan dan tata kelola datanya tanpa mengharuskan perusahaan induknya, ByteDance di China untuk menjualnya.
New York Times melaporkan pada Senin, 26 September bahwa TikTok dan pemerintahan Biden telah menyusun perjanjian awal untuk menyelesaikan masalah keamanan nasional tetapi masih memutuskan kesepakatan potensial.
Seorang juru bicara TikTok menolak mengomentari laporan itu tetapi mengatakan bahwa aplikasi itu yakin dapat "sepenuhnya memenuhi semua masalah keamanan nasional AS yang masuk akal". Sementara ByteDance dan Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters.
TikTok telah lama menghadapi pengawasan dari anggota parlemen AS, yang mempertanyakan keamanan aplikasi milik China tersebut terhadap data pengguna.
Sudah lebih dari dua tahun sejak panel keamanan nasional AS memerintahkan perusahaan induk ByteDance untuk mendivestasikan TikTok karena kekhawatiran bahwa data pengguna AS dapat diteruskan ke pemerintah komunis China.
BACA JUGA:
TikTok adalah salah satu aplikasi media sosial paling populer di dunia, dengan lebih dari 1 miliar pengguna aktif secara global, dan menjadikan Amerika Serikat sebagai pasar terbesarnya.
TikTok beberapa disebut sebagai aplikasi yang rentan kebocoran data dan disalahgunakan oleh pemiliknya yakni ByteDance. Apalagi perusahaan induk itu disebut-sebut di bawah kendali pemerintah China.
Belum lama ini muncul laporan tentang pelanggaran TikTok di laman Forbes. Di papan pesan Breach Forums, pengguna yang tidak dikenal memposting apa yang diklaim sebagai tangkapan layar dari tabel basis data dengan pelanggaran TikTok.
Seperti yang diklaim pengguna, mereka telah mencuri 2 miliar catatan basis data, yang berpotensi mempengaruhi sejumlah besar pengguna TikTok. Beberapa peneliti keamanan siber terjun ke Twitter dan mengklaim bahwa tuduhan kebocoran data itu benar.
