Kongres AS Kepo terhadap Upaya Perusahaan Pertukaran Kripto untuk Lindungi Konsumen

JAKARTA - Kongres AS ingin tahu apa yang dilakukan Coinbase, Binance.US, FTX, Kraken, dan KuCoin untuk mengatasi penipuan terkait cryptocurrency.  Mereka bukan saja “kepo”, tetapi ingin memastikan  bahwa keamanan pelanggan dalam bertransaksi terjamin

Dalam surat terpisah yang dikirim ke setiap pertukaran crypto, House Committee on Oversight and Reform mengungkapkan keprihatinan atas “pertumbuhan yang cepat dari penipuan dan penyalahgunaan konsumen,” serta “kurangnya tindakan oleh pertukaran cryptocurrency untuk melindungi konsumen yang melakukan transaksi.”

Surat-surat komite mengutip data dari Federal Trade Commission (FTC) yang menunjukkan bahwa lebih dari 46.000 orang di AS kehilangan dana gabungan 1 miliar dolar AS (Rp14,8 triliun) karena penipuan kripto sejak awal 2021.

Bahkan rata-rata individu kehilangan 2.600 dolar AS (Rp 38,5 juta). Penipuan investasi dan romansa sangat menguntungkan bagi aktor jahat, yang masing-masing mengumpulkan sekitar 575 juta dolar AS (Rp 8,5 triliun) dan 185 juta dolar AS (Rp 2,7 triliun) dari kedua skema tersebut.

Selain itu, surat-surat tersebut juga meminta perhatian pada masalah yang berkaitan dengan daftar penipuan yang digunakan scammers untuk melakukan "tarik karpet", atau tindakan menggandakan koin untuk meningkatkan nilainya, hanya untuk menutup proyek dan kabur dengan aset itu sendiri.

Anggota parlemen mengatakan beberapa bursa “memungkinkan aset digital terdaftar dengan sedikit atau tanpa pemeriksaan,” yang mencegah bursa menemukan potensi kerentanan dan menempatkan pengguna pada risiko pencurian.

Legislator memiliki alasan untuk khawatir tentang daftar penipuan. Coinbase saat ini sedang diselidiki oleh Securities and Exchange Commission (SEC) mengenai apakah mereka mengizinkan pengguna untuk memperdagangkan sekuritas yang tidak terdaftar.

Investigasi khusus ini terpisah dari kasus yang mendakwa mantan karyawan Coinbase dengan penipuan kawat. Mantan karyawan yang terlibat dalam kasus tersebut diduga memberi tahu saudara dan temannya tentang pengumuman daftar yang akan datang di bursa, yang biasanya ketika nilai token meningkat.

Pengawasan pemerintah terhadap crypto hanya meningkat di tengah crash crypto yang telah membuat nilai stablecoin anjlok, perusahaan crypto bangkrut, dan memicu PHK massal. Pada bulan Juli, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC), Biro Investigasi Federal (FBI), dan Departemen Kehakiman (DOJ) mengumumkan bahwa mereka menindak scammer kripto dalam beberapa bentuk. Setiap agen membuka kasus terhadap penipu yang berbeda, yang semuanya berhasil lolos dengan jutaan atau miliaran dolar.

Dilaporkan The Verge, Komite meminta FTX, Binance, Coinbase, KuCoin, dan Kraken untuk memberikan dokumentasi terkait upaya mereka untuk mencegah penipuan, melakukan audit, menyelidiki daftar penipuan, dan banyak lagi. Perusahaan harus menyerahkan dokumen paling lambat 12 September 2022. Selain pertukaran, komite juga bertanya kepada Departemen Keuangan, FTC, CFTC, dan SEC bagaimana mereka berencana untuk mengatasi penipuan.