JAKARTA - Tim hukum Elon Musk menuntut agar Twitter Inc menyerahkan nama-nama karyawan yang bertanggung jawab untuk menghitung berapa prosentase pengguna situs media sosial yang merupakan akun bot dan spam.
Pasalnya, akun bot dan spam di Twitter telah menjadi isu sentral dalam pertarungan hukum tentang apakah Musk, yang merupakan kepala eksekutif Tesla, harus menyelesaikan akuisisi senilai 44 miliar dolar AS (Rp659 triliun) dari perusahaan media sosial tersebut.
Musk mengatakan bulan lalu bahwa dia mengakhiri kesepakatan karena Twitter telah menahan informasi tentang akun bot dan spam ini. Sebaliknya, Twitter menggugat Musk untuk menyelesaikan kesepakatan, dan mengatakan masalah itu tidak ada hubungannya dengan kesepakatan mereka dengan Musk.
Twitter dan Musk sedang dalam tahap penemuan gugatan dan bersiap untuk persidangan yang dijadwalkan akan dimulai pada 17 Oktober di Delaware. Kedua belah pihak telah mengeluarkan panggilan pengadilan kepada bank dan penasihat saat mereka berusaha mengumpulkan bukti.
BACA JUGA:
Prosesnya juga termasuk menyetujui "penjaga", atau orang-orang yang memiliki kendali atas informasi yang relevan.
Dalam sebuah surat yang diajukan di bawah segel pada Selasa, 9 Agustus, pengacara Musk meminta hakim yang mengawasi kasus tersebut untuk memaksa Twitter menyerahkan nama-nama karyawan sehingga tim pembela dapat menanyai mereka, kata sebuah sumber yang mengetahui masalah ini kepada Reuters.
Twitter dan pengacara Musk menolak berkomentar tentang laporan ini. Twitter sebelumnya mengatakan telah bekerja sama untuk berbagi informasi yang relevan dengan Musk untuk menyelesaikan kesepakatan.